JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan rapat kerja bersama senator dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis, 3 Juli 2025.
Rapat tersebut dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang Nomor I tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Provinsi Jateng. Rapat itu juga menampung aspirasi dalam rangka penanganan banjir dan rob di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jateng.
DPD RI juga mengundang perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta, sejumlah bupati/walikota/perwakilan di Pantai Utara (Pantura) Jateng, perwakilan masyarakat dan lain-lain.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi mengatakan, agar para senator mengawal aspirasi dari masyarakat Jateng soal penanganan banjir dan rob pada mayoritas kabupaten/kota di Pantura Jateng. Rencana pemerintah RI untuk membuat tanggul laut atau giant sea wall (tanggul laut) menjadi harapan agar bisa dikawal.
“Masyarakat kami teriak, dan nangis. Baru giant sea wall di Demak (Semarang-Sayung) yang sedang dibangun. Sementara wilayah kami yang lain itu belum,” katanya.
Luthfi berharap, agar pembangunan giant sea wall diprioritaskan di Jateng. Hal itu melihat tingkat keparahan rob yang terjadi di Pantura Jateng.
“Kami ingin dikawal betul. Kalau perlu kebijakan Bapak Presiden RI agar diizinkan, (bangun) Giant sea wall itu berangkatnya jangan dari Jakarta pak. Bangun dari Brebes dan wilayah lainnya di tempat kita pak,” ucap Luthfi.
Dikatakannya, penanganan dampak banjir dan rob di Jateng telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng melibatkan organisasi pemerintah daerah (OPD) dan lintas instansi.
Khusus di Sayung dan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Demak, OPD membagikan pompa-pompa air, program rumah apung, pengecekan kesehatan gratis, penyaluran sarana prasana pendidikan di sekolah, dan lain lain.
Pemprov Jateng juga segera mengajukan desain hybrid sea wall dari Universitas Diponegoro (Undip), yakni tanggul laut perpaduan beton ringan berbasis alam dengan konservasi. Targetnya rehabilitasi mangrove akan mengembalikan ekosistem alami pesisir yang mampu menahan abrasi.
Hybrid sea wall sekaligus terintegrasi dengan sistem polder, dan normalisasi sungai-sungai di Demak. Estimasi nilai anggaran untuk proyek itu senilai Rp1,7 trilliun, dengan prediksi panjang pekerjaan diharapkan mencapai 20-30 km dari Kecamatan Sayung, Demak-Kecamatan Kedung, Jepara.
Selain itu, ada program ‘Mageri Segoro’ dengan target menanam mangrove atau bakau sebanyak 1,5 juta yang diprediksi menjangkau lahan seluas 150 hektar.
Luthfi juga mendorong betul, agar setiap pemkan dan pemkot menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis air permukaan. Hal itu sebagai upaya mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat maupun industri.
Ketua Komite II DPD RI, Abdul Kholik, mengatakan, rapat bersama para senator tersebut mengundang instansi dari pemerintah pusat untuk membahas persoalan di Jateng. Adapun kaitannya dengan perumahan dan pemukiman. Secara spesifik untuk penanganan kepada masyarakat terdampak korban banjir dan rob.
“Tadi banyak sekali usulan dan solusi. Intinya kami ingin fokus juga solusi-solusi rob yang secara nasional kebijakannya kita akan kawal. Mulai giant sea wall, kolam retensi, kemudian program-program lain kita akan kawal,” katanya.
Perwakilan warga terdampak banjir dari Pondok Pesantren Raudhatul Solihin Loireng, Kecamatan Sayung, Demak, Muhammad Abdul Qodir mengatakan, besar harapannya agar realisasi penanganan banjir dan rob terealisasi konkret apapun solusinya.
“Harapannya pemerintah turun tangan ambil langkah konkret menyelamatkan ribuan jiwa warga Sayung. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang bisa menciptakan papan dan lingkungan yang nyaman untuk kehidupan kami,” katanya.
Abdul Qodir, juga menggaris bawahi pengambilan air tanah yang masif oleh industri yang berada di Demak. Dampaknya penurunan tanah, dan banjir di perkampungam di sekitar industri yang wilayahnya cekungan.
Dia ingin pengawasan dari pemerintah agar industri tak masif melakukan pengambilan air tanah. Selain itu pengawasan agar limbah tak mencemari lingkungan sekitar yang menimbulkan bau tak sedap. Bahkan masuk ke rumah warga yang tidak mampu meninggikan rumah karena banjir dan rob. (*/jan)
