JATENGPOS. CO. ID, KLATEN – Gubernur Ahmad Luthfi optimis sampai akhir tahun ini, minimal separuh dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ada di Jawa Tengah sudah beroperasi. Total seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah ada 8.523, dan semuanya sudah berbadan hukum.
“Ada 11 di tempat kita yang sudah berjalan (mockup), sudah terima sertifikat dari menteri koperasi. Target sampai akhir tahun paling tidak separuh sudah beroperasi, tidak semua langsung operasional. Minimal bertahap dan berlanjut kita penuhi,” kata Luthfi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meluncur kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin, 21 Juli 2025.
Sebelas koperasi yang sudah berjalan dan menjadi percontohan di Jawa Tengah antara lain KDMP Bentangan, Wonosari, Klaten; KDMP Sumbung, Cepogo, Boyolali; KDMP Bengkal, Kranggan, Temanggung; KDMP Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo; KDMP Bawang, Kabupaten Banjarnegara; KDMP Ponggok, Polanharjo, Klaten;
KDMP Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar; KDMP Tampirwetan, Candimulyo, Magelang; KDMP Sidamulya, Wanasari, Brebes;KDMP Sukobubuk, Pati; dan KKMP Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta.
“Harapannya dengan peluncuran ini kita permudah potensi desa, dari segi pupuk bisa terpenuhi, kemudian bapokting seperti beras agar bisa memangkas (distribusi) beras itu langsung dari produsen atau ke koperasi, tidak ada lagi beras-beras yang ditimbun, dioplos dan sebagainya karena harga itu sudah standar,” katanya.
Luthfi menjelaskan, masing-masing kepala daerah, mulai gubernur, bupati/wali Kota, sampai kepala desa dan lurah sudah mendapatkan perintah dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh koperasi yang dibentuk.
Pertama, pengawasan dalam urusan badan hukum. Terkait hal ini seluruh koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah sudah berbadan hukum. Kedua, pengawasan terkait kesiapan sarana-prasarana seperti infrastruktur maupun produk unggulan yang ada di daerah setempat.
“Kita sesuaikan. Oleh karena itu, nanti seluruh koperasi akan segera membentuk gerai-gerai yang sudah disiapkan. Ada gerai yang bisa dibangun, ada gerai yang sudah ada misalnya memanfaatkan bekas sekolah, gudang dan lain sebagainya,” jelasnya.
Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih setidaknya harus memiliki tujuh gerai usaha. Meliputi Apotek, Klinik kesehatan, agen Pos Indonesia, simpan pinjam, sarana pertanian dan peternakan, gerai bahan pokok penting termasuk elpiji, dan gerai lainnya.
“Secara tidak langsung seluruh masyarakat, khususnya kepala desa, di bawah bimbingan para bupatinya akan membentuk gerai-gerai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi secara simultan akan melengkapi dirinya, koperasi-koperasi merah putih yang dari jumlah keseluruhan Jawa Tengah adalah 8.523,” kata Luthfi.
Pengawasan yang dilakukan juga terdiri atas pendampingan terhadap koperasi desa/kelurahan. Pendampingan tersebut dilakukan secara simultan dan bertahap sesuai kemampuan dan perkembangan koperasi.
“Jadi tidak serta merta langsung siap. Minimal sarana infrastruktur kita perkuat dulu untuk operasional koperasi. Kita dampingi, bisa tiga bulan, bisa empat bulan, sampai terus berkembang,” paparnya.
Sementara itu, Prabowo Subianto telah meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih se-Indonesia. Dari jumlah tersebut sudah ada 108 koperasi yang beroperasi, termasuk di dalamnya yang ada di Jawa Tengah. Target pada bulan Agustus atau dua bulan ke depan sudah ada hampir 11 ribu koperasi yang siap beroperasi.
“Hari ini kita mulai sejarah, koperasi dari yang lemah menjadi kekuatan untuk menyejahterakan masyarakat dan mengangkat perekonomian,” katanya saat peluncuran. (*/jan)
