JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG –Persiapan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah cukup membanggakan.
Secara nasional, jumlah dapur yang sudah operasional nomer dua nasional setelah DKI. Jumlah dapur SPPG di Jateng sudah mencapai 335 dapur aktif.
“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” tegas Luthfi.
Dari target 2.753 unit, SPPG yang sudah aktif baru 335, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 2.418 unit. Luthfi meminta dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar.
“Kami mohon bantuannya dari BGN atau teman-teman kabupaten/kota, kenapa masih banyak SPPG yang sudah didaftarkan tapi belum aktif,” ungkapnya dalam forum yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan MBG.
Sementara itu, realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen atau 953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Wilayah dengan capaian SPPG tertinggi antara lain Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya, daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.
“Masyarakat dan mitra sebenarnya sangat antusias. Apapun orientasi mereka—bisnis, sosial, atau pengabdian—mereka sangat mendukung. Tapi banyak yang belum memahami secara utuh konsep MBG. Banyak yang keliru atau salah arah. Oleh sebab itu, kehadiran BGN dan jajaran pusat hari ini sangat penting. Kita tidak boleh keliru sasaran, jangan sampai seperti ‘nembak tapi salah lirik’,” lanjut Luthfi.
Untuk mendukung program ini, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti POLRI dan TNI.
“Kita tidak ingin program ini hanya berjalan karepe dewe. Harus terencana dan sistematis. Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” tegasnya.
Berbagai kendala teknis juga menjadi perhatian, seperti kurangnya edukasi prosedur menjadi mitra SPPG, pengawasan sanitasi dapur, dan pengelolaan limbah.
Untuk itu, Gubernur mendorong enam langkah strategis: pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah; perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan; pendataan dan validasi sasaran program; pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan; monitoring pasokan bahan baku; serta edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan.
Luthfi juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara.
“Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” tegasnya.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Luthfi. Ia juga menegaskan keberadaan BGN kini memiliki payung hukum yang kuat.
“Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” kata Dadang.
Ia menambahkan, hingga 28 Juli 2025 terdapat 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang melayani 7.436.805 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sebesar Rp111,55 miliar per hari atau Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.(ucl)
