SEMARANG – Program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh hanya menekankan sisi pemenuhan gizi, tetapi juga dari efektivitas pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, efektivitas MBG harus berjalan seiring dengan pengurangan sampah makanan (food waste), penggunaan wadah guna ulang untuk menghindari sampah kemasan sekali pakai.
“Termasuk tentunya, edukasi konsumsi berkelanjutan agar makanan tidak bersisa,” ungkapnya.
MBG yang menyisakan sampah, jelas Sarif, membuat jumlah limbah di tempat tertentu bertambah. Hal ini menurutnya, menjadi tantangan besar dalam manajemen limbah domestik.
“Sehingga perlu adanya konsep daur ulang sampah yang tepat. Pasalnya, MBG adalah program berkelanjutan dan jika sampah tak dikelola akan berdampak buruk bagi lingkungan,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sarif menambahkan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga harus dilibatkan dalam program MBG ini. Sebab di dalamnya ada UMKM yang bisa melakukan pengolah limbah makanan.
“UMKM ini bisa memanfaatkan potensi ekonomi dari sisa bahan makanan menjadi produk pupuk pertanian, pakan ikan, hingga produk bernilai ekonomi lainnya,” terangnya.
Karena itu, menurutnya, keterlibatatan UMKM dalam MBG juga harus diperluas.
“Dengan cara ini, MBG merupakan ekosistem yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup dan sehat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan pengusaha UMKM,” terang pria yang akrab disapa Kakung ini.
Keterlibatan UMKM dalam program MBG tidak hanya mendukung distribusi makanan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.
“Ini adalah peluang besar bagi UMKM sektor pangan, khususnya yang berada di pedesaan, untuk tumbuh dan berkembang,” bebernya.
Sarif tak menampik, tantangan yang dihadapi pengusaha UMKM beragam, meliputi standardisasi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan, minimnya informasi teknis, serta keterbatasan akses pembiayaan.
“Maka pemerintah juga perlu menggulirkan program pendampingan terstruktur secara daring, meliputi sosialisasi, pelatihan, kurasi, business matching, hingga fasilitasi pembiayaan, kepada UMKM ini,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini. (adv)
