JATENGPOS.CO.ID SALATIGA- Sekitar 50- an perwakilan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Salatiga beraudensi dengan Forkopimda di gedung DPRD Salatiga, Senin ( 1/8/2025) sore.
Sebelum audensi rencananya para mahasiswa hendak melakukan unjukrasa di gedung dewan. Namun rencana unjukrasa ini batal dan diganti dengan audensi. Diduga batalnya unjukrasa ini sebagai antisipasi adanya pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan memanfaatkan situasi ini.
Dari pantauan, pihak aparat keamanan dari Polres Salatiga dan TNI sudah sejak pagi melakukan sterilisasi jalan menuju kantor DPRD dan Polres Salatiga. Mulai dari Jalan Sukowati persisnya di perempatan Suroboyo Motor diberi portal cor dan gason. Demikian halnya di Jalan Adisucipto menuju ke Polres Salatiga juga di Jalan Tentara pelajar dan Jalan Brigjen Sudiarto. Akibatnya jalanan dan kawasan di Lapangan Pancasila yang dekat dengan polres, balaikota dan gedung dewan lengang.
Sementara dari hasil audensi tersebut, juru bicara perwakilan mahasiswa Tri Aprivander Watuwu membacakan tuntutaan kepada Forkopimda.
Ada sejumlah point yang disampaikan para mahasiswa yaitu menuntut mundur Prabowo- Gibran. Dikatakannya. kehadiran Gibran sebagai wakil presiden melalui proses politik yang penuh kecurangan, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang. Praktik politik dinasti dapat merusak pirnsip-prinsip demokrasi.
Kemudian mendesak segera dilakukan reformasi DPR, karena DPR yang seharusnya merupakan repersentasi suara rakyat, justru lebih sering jadi corong kepentingan parpol daripada perjuangan aspirasi rakyat. Juga banyak stetmen anggota DPR yang menyakiti hati rakyat ditengah kesulitan ekonomi masyarakat.
“ Kami mndesak refomasi secara kesleurah di tubuh DPR, mencakup reformasi kinerja, mekanisme pemiluhan yang bebas dari politik uang dan penguatan pengawasan terhadap eksekutif dan harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tandasnya.
Para mahasiswa juga menuntut adanya reformasi struktural dan mental di tubuh Polri. Polisi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat justru bertindak represif dalam menangani kasus unjukrasa.
Kemudian juga mendesak pengesahan RUU perampasan aset sebagai instrument penting untuk memberantas korupsi dan juga pembatalan revisi KUHAP, karena tidak ada partisipasi dari masyarakat sehingga mengekang kebebasan sipil.
Para mahasiswa juga mengusung isu lokal Salatiga yaitu menuntut penanganan sampah di Salatiga yang semakin menggunung di TPA agar segera ditangani dengan baik serta pembangunan taman wisata religi yang tidak kunjung dilakukan.
Menanggapi tuntutan ini. Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan bahwa tuntutan dari para mahasiswa akan diteruskan kepada pihak DPR pusat. Dan ia juga memberi apresiasi kepada para mahasiswa, karena demo yang dilakukan melalui dialog ini. (deb/sgt)
