JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Persoalan banjir yang masih melanda beberapa wilayah di Kota Semarang selama lebih dari sepekan mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Nunung Sriyanto, menilai wilayah timur kota menjadi titik paling parah terdampak genangan, terutama di kawasan Genuk, Tambakrejo, Trimulyo dan Muktiharjo Kidul.
Nunung menjelaskan, banjir cepat terjadi meski hujan hanya turun beberapa jam. Kondisi itu, menurutnya, disebabkan perubahan aliran air dari wilayah atas yang kini lebih lancar mengalir ke hilir setelah normalisasi jembatan Nogososro.
“Masalahnya, debit air dari atas sekarang mengalir sangat cepat ke bawah karena jembatan-jembatan di kawasan itu sudah ditinggikan. Akibatnya, air menumpuk di wilayah Muktiharjo Kidul,” ujarnya.
Ia menambahkan, air kiriman dari wilayah hulu seharusnya bisa langsung mengalir ke laut. Namun, keberadaan sabuk pantai membuat aliran air tertahan dan bergantung pada pompa air yang masih terbatas kapasitasnya.
“Pemerintah sebenarnya sudah berupaya mengatasi hal ini dengan membangun embung dan sabuk pantai. Progresnya sudah berjalan, dan ditargetkan selesai sekitar tahun 2027,” kata Nunung.
Politikus asal daerah pemilihan Semarang Timur ini juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, yang aktif turun langsung ke lapangan saat banjir melanda.
“Ibu Wali luar biasa. Hampir setiap hari beliau turun ke lokasi banjir. Bahkan, tadi malam sampai jam tiga dini hari masih memantau kondisi di Muktiharjo,” ungkapnya.
Nunung menilai, persoalan utama banjir juga terletak pada pompa air yang belum berfungsi maksimal. Sebagian pompa, kata dia, masih rusak dan membutuhkan perbaikan.
“Pompa yang ada sebenarnya cukup, tapi ada yang macet dan belum optimal. Pemerintah kota sudah memprioritaskan perbaikan pompa agar pemukiman yang rawan banjir bisa lebih cepat kering,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan embung besar di Kaligawe dan Genuk menjadi harapan baru bagi warga Semarang Timur. Embung tersebut akan berfungsi menampung air kiriman dari wilayah atas, sehingga potensi banjir bisa berkurang signifikan di tahun-tahun mendatang.
“Untuk banjir tahun ini sebenarnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Di Tlogosari misalnya, genangan tidak separah tahun lalu. Namun Muktiharjo masih jadi tumpuan air dari berbagai wilayah,” tuturnya.
Selain masalah aliran air, Nunung juga menyoroti buruknya sistem drainase di sejumlah kawasan. Ia menilai banyak saluran air yang tertutup bangunan pribadi seperti ruko, sehingga menghambat pembuangan air.
“Drainase di pinggir Kali Tlogosari Kulon misalnya, banyak yang tertutup. Padahal kalau salurannya lancar, air bisa cepat surut. Ini perlu penertiban, karena dampaknya dirasakan masyarakat luas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tingginya sedimentasi di sejumlah saluran. Namun, menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sudah bekerja cukup baik dengan rutin melakukan pembersihan dan pengerukan.
“Petugas lapangan atau pasukan bebek, karena mereka selalu turun ke saluran untuk membersihkan lumpur dan sampah. Jadi pelayanan sudah bagus, tinggal percepatan agar hasilnya lebih terasa,” kata Nunung.
Legislator dari Partai Gerindra itu optimistis upaya pemerintah kota dan dukungan kementerian pusat akan membawa hasil nyata. Ia berharap, target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2027, yakni Semarang bebas banjir, bisa terwujud.
“Pemerintah pusat, BBWS, dan Pemkot sudah bekerja bersama. Kalau semua program selesai sesuai target, saya yakin 2027 nanti Semarang bisa bebas dari banjir,” pungkasnya. (sgt)
