JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kementrian Sosial Republik Indonesia, berkomitmen memperbaiki data penerima manfaat Bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat (keluarga) yang benar – benar membutuhkan bantuan sosial.
Hal tersebut, di tegaskan oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf usai memimpin Rapat koordinasi lintas sektor pengelolaan DTSEN yang di hadiri Wamensos RI, Wagub Taj Yasin serta 34 Kepala Dinas Sosial Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah, di Gedung Grandhika Provinsi Jawa Tengah, Selasa (25/11/2025).
DTSEN merupakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai basis data yang berisi informasi kondisi sosial ekonomi serta peringkat kesejahteraan setiap keluarga di Indonesia.
Gus Ipul sapaan Menteri Sosial tersebut menerangkan, dengan menggunakan sumber data dari DTSEN, maka data masyarakat (keluarga) penerima manfaat bansos semakin tepat sasaran.
“Kami hanya menerima data penerima manfaat dari sumber data pangkalan – pangkalan di setiap daerah, mulai dari RT/RW hingga ke pusat yang kemudian dilakukan verifikasi oleh BPS setiap tiga bulan sekali,” ujarnya.
Dijelaskan, bahwa DTSEN mulai digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) sejak awal 2025, dengan beberapa sumber menyebutkan penyaluran awal dimulai pada akhir Maret 2025 dan ada juga yang menyebutkan kemungkinan mulai Mei 2025.
“Penggunaan DTSEN tersebut. menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi basis utama penyaluran bansos secara nasional. Maka, akan terupdate data penerima bansos secara nasional,” terangnya.
Gus Ipul berharap, dengan tata kelola data penerima manfaat bansos yang menggunakan DTSEN tersebut, kedepan tidak ada lagi carut marut siapa saja yang berhak menerima bansos tersebut.
“Upaya ini kami lakukan, agar data penerima manfaat bansos semakin akurat dan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi suara dari arus bawah (warga), bahwa data tidak sesuai dengan kondisi penerima manfaat,” tandasnya.
Meski, sudah dilakukan secara nasional terkait penggunaan DTSEN, Kemensos RI juga terus melakukan pantaun secara menyeluruh terkaiat data yang telah terverifikasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik).
“Tentunya, kami juga terus melakukan pantaun secara nasional, agar data yang kami terima dari BPS tersebut, benar – benar akurat dan tepat sasaran untuk masyatakat penerima manfaat bansos,” tutup Syaifullah Yusuf. (ucl/rit)
