JATENGPOS.CO.ID, SURABAYA- Dalam rangka penguatan kerja sama pengembangan hilirisasi Sumber Daya Mineral (SDM), Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyambangi Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur (Jatim), Rabu (3/12/2025). Di sana, Komisi D ingin mendapatkan informasi seputar kebijakan energi.
Program pengembangan hilirisasi SDM merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah bahan mentah mineral melalui pengolahan dan pemurnian. Tujuan utama program ini adalah untuk memperkuat ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada bahan mentah, dan menciptakan lapangan kerja.
“Mengingat pengembangan SDM sangat penting untuk lingkungan dan masyarakat, kami ke sini untuk mendapatkan informasi perihal Energi Baru Terbarukan (EBT) dan hilirisasi SDM di mana Jatim pengelolaannya sudah baik,” kata Ketua Komisi D, Nur Saadah.
Mendengarnya, Kabid Energi Dinas ESDM Provinsi Jatim Rendy Herdijanto menjelaskan kebijakan energi yang selama ini diterapkan ada beberapa hal, salah satunya energi untuk ketenagalistrikan. Pengembangan energi itu kini mampu mencapai rasio elektrifikasi 99,66%.
“Ada lima kabupaten yang rasionya di bawah 99 persen,” kata Rendy.
Dalam potensi EBT, jenis-jenis sumber daya diantaranya air untuk PLTA, panas bumi (PLTP), biomassa (PLTSa), surya (PLTS), angin (PLTB), dan biogas untuk PLTBg. Dari pengembagan EBT itu, mampu menghasilkan 188 ribu megawatt.
“Pada 2024, pemanfaatan EBT itu di beberapa lokasi. Beberapa diantaranya pembangunan PLTS rooftop di ponpes dan di Kodam,” ucapnya.
Ia melanjutkan kebijakan energi dalam transisi energi atau kendaraan listrik juga terus disosialisasikan. Dalam kebijakan itu pula, ia mengakui ada beberapa tantangan seperti investasi EBT yang masih mahal, keterbatasan anggaran, inventarisasi data potensi EBT di daerah, dan masih ada masyarakat yang belum memiliki akses energi.
“Dari tantangan itu, terdapat pula sejumlah peluang. Diantaranya potensi EBT yang besar, perkembangan kawasan industri yang pesat, kesadaran masyarakat atas EBT meningkat, dan potensi gas bumi yang besar,” jelasnya.
Menanggapi hal di atas, Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria Raya Dinas ESDM Provinsi Jateng Dwi Suryono mengaku kebijakan energi di Jateng hampir sama dengan yang ada di Jatim. Dicontohkannya, sosialisasi dan penerapan PLTS di masyarakat. (nif/muz)
