JATENGPOS.CO.ID, TEMANGGUNG — Optimalisasi nilai manfaat dana haji menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keterjangkauan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pengelolaan dana yang aman, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah dinilai kunci untuk memastikan dana setoran haji benar-benar kembali memberi manfaat bagi para calon tamu Allah.
Hal tersebut mengemuka dalam forum diskusi mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji yang digelar di Kabupaten Temanggung, Minggu (21/12). Forum ini menyoroti peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengembangkan dana haji secara prudent dan sesuai prinsip syariah, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi jemaah.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Wibowo Prasetyo menekankan bahwa dana haji bukan sekadar dana titipan, tetapi harus dikelola secara produktif agar menghasilkan nilai manfaat yang nyata bagi jemaah, terutama dalam menekan beban biaya haji.
“Dana haji adalah amanah umat. Pengelolaannya harus berhati-hati, transparan, dan diarahkan untuk memberikan nilai manfaat yang optimal bagi jemaah, baik dalam bentuk subsidi biaya maupun peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.
Ia menilai, di tengah kecenderungan kenaikan biaya haji dari tahun ke tahun, penguatan strategi pengelolaan dana menjadi sangat penting. Nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan dana haji diharapkan dapat membantu menjaga keterjangkauan biaya, khususnya bagi jemaah yang harus menunggu dalam waktu panjang.
“Nilai manfaat inilah yang menjadi penopang agar biaya haji tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan di Tanah Suci. Karena itu, pengawasan dan audit diperlukan untuk memastikan pengelolaan berjalan efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Anggota Komite Audit BPKH Irham Yusnadi menjelaskan bahwa pengawasan yang kuat menjadi bagian dari upaya memastikan nilai manfaat dana haji benar-benar dapat dirasakan jemaah. Menurutnya, pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian, likuiditas, dan keberlanjutan investasi.
“BPKH berupaya menjaga keseimbangan antara keamanan dana dan optimalisasi nilai manfaat. Pengawasan dilakukan secara berlapis agar dana haji tetap aman sekaligus produktif,” jelasnya.
Ia menambahkan, komitmen terhadap tata kelola yang baik tercermin dari laporan keuangan BPKH yang selama tujuh tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian tersebut dinilai sebagai fondasi penting dalam menjaga kepercayaan jemaah.
Melalui diskusi ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama bahwa optimalisasi nilai manfaat dana haji merupakan bagian dari ikhtiar kolektif untuk melindungi kepentingan jemaah. Sinergi antara DPR RI, BPKH, dan pemerintah menjadi kunci agar pengelolaan dana haji terus berpihak pada kemaslahatan umat.(*)
