JATENGPOS.CO.ID, MAGELANG – Keterbatasan ruang kelas dan sarana keterampilan menjadi persoalan utama yang dihadapi Sekolah Luar Biasa (SLB) Ma’arif. Hal itu mengemuka saat Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Wibowo Prasetyo melakukan kunjungan reses ke sekolah tersebut, Kamis (26/2/2026).
Kepala Sekolah SLB Ma’arif Muntilan, Roykhan Mubarok menjelaskan bahwa saat ini sekolah menampung sekitar 190 siswa berkebutuhan khusus dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jumlah tersebut ditopang oleh 29 guru yang harus mengampu seluruh jenjang pendidikan.
“Total siswa kami kurang lebih 190 anak, dengan 29 guru yang menangani berbagai kebutuhan pembelajaran di semua jenjang. Tentu ini membutuhkan energi dan perhatian ekstra,” ujar Roykhan.
Ia menambahkan, kompleksitas kebutuhan setiap anak menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan intensif. Karena itu, rasio guru dan siswa menjadi faktor penting dalam memastikan layanan pendidikan berjalan optimal.
Tak hanya soal tenaga pendidik, keterbatasan ruang belajar juga menjadi kendala serius. Pihak sekolah menerima banyak permintaan dari orang tua untuk membuka layanan TK Luar Biasa (TKLB). Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena ruang kelas yang tersedia saat ini masih belum mencukupi.
“Permintaan pembukaan TKLB cukup tinggi. Tetapi kondisi ruang belajar kami belum memungkinkan untuk penambahan unit baru,” jelasnya.
Di sisi lain, SLB Ma’arif Muntilan terus berupaya membekali siswa dengan keterampilan hidup melalui program menjahit, komputer, dan berbagai pelatihan aplikatif lainnya. Program ini dirancang agar siswa memiliki bekal kemandirian setelah lulus.
Namun, pelaksanaan pelatihan menjahit terkendala sarana yang sudah tidak layak pakai. Sejumlah mesin jahit dan peralatan obras mengalami kerusakan dan membutuhkan peremajaan. Sekolah juga memprioritaskan penambahan ruang kelas agar proses belajar lebih nyaman dan efektif.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wibowo Prasetyo menegaskan bahwa pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak boleh dipandang sebagai sektor pinggiran. Menurutnya, negara harus hadir memastikan kesetaraan akses dan kualitas layanan pendidikan.
“Apa yang disampaikan hari ini akan kami bawa dan perjuangkan di tingkat pusat. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap SLB bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sumber daya manusia dan sarana penunjang keterampilan agar siswa benar-benar siap hidup mandiri di tengah masyarakat.
Kunjungan reses tersebut menjadi momentum untuk mendorong perhatian lebih serius terhadap kebutuhan fasilitas, penambahan ruang kelas, serta peremajaan sarana keterampilan di SLB Ma’arif Muntilan, demi menjamin layanan pendidikan yang layak dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.
