JATENGPOS.CO.ID, PURWOREJO – Upaya menjaga biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat harus dilakukan melalui peningkatan efisiensi penyelenggaraan, optimalisasi pengelolaan keuangan haji, serta peningkatan kualitas pelayanan. Kenaikan berbagai komponen biaya tidak semestinya secara otomatis dibebankan kepada jemaah tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap ruang-ruang efisiensi yang masih dapat dilakukan.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji yang diselenggarakan di Kabupaten Purworejo, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan menghadirkan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah VI H. Wibowo Prasetyo, Anggota Komite Investasi dan Penempatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Reza Syam Pratama, serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purworejo H. Herman sebagai narasumber.
Wibowo mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji menghadapi tantangan biaya yang semakin kompleks. Perubahan harga layanan di Arab Saudi, penerbangan, akomodasi, konsumsi, hingga fluktuasi nilai tukar berpengaruh terhadap keseluruhan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Kita memahami ada banyak komponen biaya yang tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan. Tetapi ketika biaya meningkat, jawabannya tidak boleh selalu menaikkan beban yang harus dibayar jemaah. Harus dicari dulu ruang efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan,” kata Wibowo, anggota dewan dari Dapil Jawa Tengah VI ini.
Menurutnya, prinsip efisiensi menjadi semakin penting di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan biaya haji pada penyelenggaraan mendatang. Setiap usulan perubahan biaya harus dibuka secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui komponen pembentuk biaya dan alasan di balik setiap perubahan.
Di sisi lain, Wibowo menilai nilai manfaat dari pengelolaan dana haji mempunyai peran strategis dalam membantu menjaga keterjangkauan biaya. Ia menyinggung wacana yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah mengenai kemungkinan komposisi pembiayaan haji dengan porsi sekitar 60 persen berasal dari nilai manfaat dan 40 persen dibayar jemaah melalui Bipih.
Namun, Wibowo mengingatkan bahwa skema tersebut masih berupa wacana dan membutuhkan kajian mendalam sebelum menjadi kebijakan. Penggunaan nilai manfaat dalam porsi lebih besar harus memperhitungkan kesehatan keuangan haji dalam jangka panjang serta hak jutaan calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu.
“Kalau nilai manfaat bisa dioptimalkan sehingga beban jemaah lebih ringan, tentu kita menyambut baik. Tetapi hitungannya harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang terasa ringan sekarang justru menimbulkan persoalan bagi calon jemaah pada masa mendatang,” ujarnya.
Wibowo menambahkan, Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan haji.
Sementara itu, Reza Syam Pratama menjelaskan peran BPKH dalam mengelola dan mengembangkan dana haji melalui instrumen yang sesuai prinsip syariah dengan tetap mengutamakan aspek keamanan, kehati-hatian, dan manajemen risiko. Optimalisasi pengelolaan diperlukan agar dana menghasilkan nilai manfaat yang dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji tanpa mengganggu keberlanjutan keuangan haji.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purworejo Herman menilai diseminasi pengelolaan keuangan haji penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara biaya penyelenggaraan, Bipih yang dibayarkan jemaah, dan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji. Pemahaman tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin kritis sekaligus memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan haji.
Melalui kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan kebijakan penyelenggaraan haji serta mekanisme pengelolaan keuangan haji.
Sinergi antara pemerintah, BPKH, DPR RI, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan haji semakin efisien, transparan, dan tetap memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang terjangkau bagi jemaah.
