JATENGPOS.CO.ID, SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) berani menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen membangun birokrasi berintegritas sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., saat membuka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Salatiga dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026, Kamis (12/11/2026), di Ruang Plumpungan Lantai 4 Gedung Setda Kota Salatiga.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Inspektorat Daerah tersebut diikuti kepala perangkat daerah, direktur BUMD, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Robby mengapresiasi capaian Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Salatiga yang berhasil meraih penghargaan TOP UPG Nasional pada 2022 dan 2024.
Menurutnya, prestasi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran aparatur untuk menjaga integritas melalui kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi.
Robby mengungkapkan, sepanjang 2019 hingga 2026, UPG Kota Salatiga telah memfasilitasi 147 laporan gratifikasi senilai Rp36.425.000 serta tiga laporan uang senilai Rp4.000.000.
Dari laporan tersebut, sebanyak 105 parsel disalurkan kepada panti asuhan, petugas kebersihan, dan pemulung. Sementara itu, 31 barang gratifikasi berupa barang dan uang diserahkan kepada KPK untuk ditetapkan sebagai barang milik negara, sedangkan sembilan barang lainnya dikompensasi oleh UPG untuk dijadikan sarana edukasi berupa pajangan.
Menurut Robby, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk semakin memperkuat komitmen antikorupsi di seluruh lingkungan pemerintahan. Ia mengingatkan ASN agar tidak menganggap pemberian yang berkaitan dengan jabatan sebagai sesuatu yang lumrah.”Jangan membiasakan diri menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan. Integritas harus dimulai dari keberanian mengatakan tidak terhadap segala bentuk pemberian yang dilarang,” tegasnya.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah melakukan identifikasi dan mitigasi risiko gratifikasi dengan mengenali titik-titik rawan di masing-masing unit kerja. Upaya pencegahan tersebut perlu diwujudkan melalui langkah konkret agar potensi penyimpangan dapat diantisipasi sejak dini.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Salatiga, Siti Andjajanah, S.H., M.H., berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong penerapan prinsip-prinsip antikorupsi oleh seluruh ASN. Prinsip tersebut meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, serta pengendalian kebijakan.
Ia menjelaskan, kegiatan tahun ini mengusung tema “Menolak Gratifikasi, Menjaga Integritas Perangkat Daerah”, selaras dengan tema Hakordia 2026, yakni “Berantas Korupsi untuk Negeri”.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat komitmen seluruh elemen Pemerintah Kota Salatiga dalam mencegah korupsi dan gratifikasi demi mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional,” ujarnya.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari unsur aparat penegak hukum dan pengawasan internal pemerintah. Perwakilan Polres Salatiga menyampaikan materi tentang strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga memaparkan peran kejaksaan dalam pencegahan gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya, sedangkan Inspektur Daerah Kota Salatiga menyampaikan evaluasi kinerja program pengendalian gratifikasi di Kota Salatiga.( deb)
