JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA –Sekitar 20 dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar disebut menginginkan digelarnya munaslub untuk mengganti Ketum Setya Novanto, yang kini ditahan KPK. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung meminta mereka menggalang dukungan untuk menambah kekuatan.
“Sesegera mungkin. Ya paling tidak tetap pada tahun ini,” ujar Akbar saat dimintai tanggapan di Kantor CSIS, Jl Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (23/11). Hal tersebut dia sampaikan saat menjawab pertanyaan soal munaslub Golkar.
Akbar menyebut kelompok DPD I yang menginginkan Novanto diganti dari jabatan Ketum Golkar juga telah mendatanginya. Dia pun menyarankan agar DPD-DPD Golkar tersebut mengajak DPD-DPD lainnya yang sampai saat ini belum bergerak.
“DPD I kan juga sudah menyampaikan beberapa pendapat dan saya sudah pernah dihubungi oleh mereka. Saya bilang, ya kalian dong, kalian kan yang punya basis secara organisasi untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Hari ini saya sudah melihat beberapa DPD I,” tutur Akbar.
Mantan Ketum Golkar ini mengimbau agar DPD yang sudah menginisiasi gerakan munaslub untuk mengintensifkan gerakannya. Akbar meminta DPD-DPD I tersebut meyakinkan DPD lainnya agar munaslub bisa terlaksana.
“Segera saja mereka ambil inisiatif mengundang teman-teman yang lain dan yakinkan teman-teman yang lain jalan yang terbaik dari partai kita adalah segera menggelar munas,” sebut dia.
“Terutama pemimpin-pemimpin partai yang ada di Jawa ini yang punya basis politik yang kuat,” tambah Akbar.
Pria yang pernah menjabat Ketua DPR itu menyebut pimpinan DPD yang menginisiasi gerakan munaslub di antaranya DPD Jatim, DPD Jabar, DPD Banten, dan DPD DKI. Akbar mengimbau mereka mengundang pimpinan DPD lain, khususnya yang dari luar Jawa, untuk menyatukan visi dan misi, serta melakukan sosialisasi soal munaslub.
“Kalau memang sudah sepakat, mereka yang ambil inisiatif undang teman-temannya dari DPD di luar Jawa untuk sama-sama mempunyai sikap yang sama sekaligus menyusun langkah untuk kegiatan munaslub,” ujarnya.
Menyikapi permasalahan Novanto, DPP Golkar sudah sepakat untuk menunggu hasil praperadilan yang diajukan Ketua DPR itu terkait status tersangkanya. Golkar pun menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum hingga putusan praperadilan.
Bila praperadilan Novanto menang dan status tersangkanya gugur, dia akan kembali menjadi Ketum Golkar. Namun, apabila dia kalah, Novanto akan diminta mengundurkan diri, dan jika tidak berkenan, Golkar baru akan menggelar munaslub.
Hanya, sebagian DPD I dan senior Partai Golkar tidak setuju dengan keputusan pleno Golkar itu. Mereka tetap meminta agar munaslub segara digelar.
Secara AD/ART Golkar, jika terkumpul suara sebanyak dua pertiga jumlah DPD I Golkar, munaslub bisa direalisasikan. DPP pun harus mengikuti keputusan DPD.
“Kalau sikapnya sudah terkumpul, apalagi sudah lebih katakanlah separuh daripada DPD-DPD, saya pikir itu sudah merupakan bukti nyata sebagian besar DPD sudah menghendaki untuk adanya perubahan,” tegas Akbar.
DPP Golkar juga menyepakati status Novanto sebagai Ketua DPR baru akan dibahas setelah keluarnya putusan praperadilan. Akbar mengkritisi keputusan itu apalagi tidak ada tanda-tanda Novanto mau sukarela mengundurkan diri.
“Kelihatannya tidak ada tanda-tanda seperti itu, terutama perilaku yang disampaikan pengacaranya dia bilang masih ada peluang, masih ada keterbukaan, mentang-mentang praperadilan belum lolos,” sebutnya.
“Mungkin ini diharapkan juga akan menang, jadi jangan kita terpengaruh. Ini tidak hanya perspektif hukum saja, ini kan perspektif moral dan etika dan berbagai orang lain yang jadi perhatian,” tambah Akbar.
Dorongan untuk menggelar Munaslub juga getol dilakukan Jusuf Kalla.
JK-sapaannya- meminta pengurus dan kader di daerah mendorong perubahan kepemimpinan partai di tingkat pusat. Itu tak lepas dari merosotnya elektabilitas Golkar.
“Beliau (Jusuf Kalla) berpesan agar perubahan harus dilakukan. Ini juga disepakati oleh para sesepuh Golkar yang lain seperti Pak
Agung Laksono dan Pak Abu Rizal Bakrie. Masa sih kami ada di peringkat empat atau lima, kita harus peringkat 2 lah,” jelas Dedi dalam diskusi bertajuk ‘Mencari Pemimpin Baru Golkar’ di Kantor Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11), dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup).
Pesan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut menurut Dedi, disambut oleh para pengurus di daerah mulai dari DPD provinsi sampai kecamatan.
Mayoritas, kata dia, tidak menginginkan status quo dalam partai yang baru saja mengadakan rapat pleno penunjukan Sekretaris Jenderal, Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum tersebut.(jpnn/udi)