Jokowi Ingin Jateng Jadi Contoh Kemenangan Mutlak di Pilpres 2019

JATENGPOS.CO.ID, Kulon Progo – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Dinsos P3A) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menambah jumlah e-Warong milik warga miskin yang melayani Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT).

Kepala Dinsos P3A Kulon Progo, Eka Pranyata, di Kulon Progo, Minggu, mengatakan, pada 2019 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 51.974 KPM dari sebelumnya 47.323 KPM, sementara jumlah e-Warong hanya ada 111 unit.

“Idealnya satu unit e-Warong hanya melayani 300 KPM. Namun saat ini ditemui tiap e-Warong penyedia kebutuhan pokok bagi para KPM itu justru melayani lebih dari jumlah tersebut. Untuk itu, kami akan menambah jumlah e-Warong yang dikelola warga miskin,” katanya.

Ia mengatakan, rencana penambahan jumlah unit e-Warong untuk memaksimalkan pelayanan dan menumbuhkan ekonomi warga miskin lainnya.

iklan

Dia mencontohkan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, satu e-Warong melayani 800 KPM.

“Itu akan kami bagi untuk dilayani di dua tempat,” katanya.

Dalam penambahan ini, Dinsos P3A mempertimbangkan sejumlah faktor. Selain perbandingan jumlah antara KPM dan e-Warong di suatu wilayah, juga memperhitungkan tata letak geografis.

Dia merujuk, Kecamatan Panjatan yang memiliki sekitar 500 KPM tidak perlu ditambah e-Warong. Pasalnya di kecamatan tersebut akses KPM untuk menjangaku e-Warong lebih mudah karena masuk dalam wilayah dataran rendah.

“Kalau di wilayah pegunungan, meski KPM hanya 300, tetapi karena faktor geografis, seperti dari sulit mengaksesnya dan jarak antara e-Warong dengan pemukiman warga jauh, maka kemungkinan tetap akan ditambah,” ujar Eka.

Baca juga:  Bawaslu Gelar Sidang Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Kepada para pengelola e-Warong, Dinsos P3A Kulon Progo juga mendorong agar tiap unit bisa menyediakan kebutuhan yang berkualitas baik kepada KPM.

Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Kulon Progo, Ika Dwi Wahyuning Astuti, mengatakan, pada 2019, Kementerian Sosial melakukan perluasan dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dapat mendapat BPNT.

Setiap satu KPM akan mendapat dua bantuan, baik PKH sebesar Rp500 ribu per triwulan, dan BPNT senilai Rp110 ribu per bulan.

“Dari total 51.974 KPM, ada 374 KPM PKH yang belum mendapatkan BPNT,” katanya.

Ika mengatakan, uang yang beredar di Kulon Progo setiap bulan dengan adanya BPNT dari Kemensos sebesar Rp5,61 miliar. Warga penerima BPNT membelanjakan di e-Warong yang beranggotakan 10 warga miskin.

Di Kulon Progo terdapat 111 e-Warong, yang disuplai beras dan telur dari petani dan peternak lokal. Sehingga, perputaran uang Rp5,61 miliar yang masuk kepada KPM tetap di Kulon Progo.

“BPNT ini mampu menggerakan ekonomi masyarakat miskin. Setiap e-Warong dapat melayani 500 KPM. Selain itu, BPNT mampu menekan kemiskinan di Kulon Progo,” katanya.

Kulon Progo, 3/2 (Antara) – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Dinsos P3A) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menambah jumlah e-Warong milik warga miskin yang melayani Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT).

Baca juga:  Yenny Wahid Yakin Muslimat NU Bakal Militan Memerangi Hoax

Kepala Dinsos P3A Kulon Progo, Eka Pranyata, di Kulon Progo, Minggu, mengatakan, pada 2019 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 51.974 KPM dari sebelumnya 47.323 KPM, sementara jumlah e-Warong hanya ada 111 unit.

“Idealnya satu unit e-Warong hanya melayani 300 KPM. Namun saat ini ditemui tiap e-Warong penyedia kebutuhan pokok bagi para KPM itu justru melayani lebih dari jumlah tersebut. Untuk itu, kami akan menambah jumlah e-Warong yang dikelola warga miskin,” katanya.

Ia mengatakan, rencana penambahan jumlah unit e-Warong untuk memaksimalkan pelayanan dan menumbuhkan ekonomi warga miskin lainnya.

Dia mencontohkan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, satu e-Warong melayani 800 KPM.

“Itu akan kami bagi untuk dilayani di dua tempat,” katanya.

Dalam penambahan ini, Dinsos P3A mempertimbangkan sejumlah faktor. Selain perbandingan jumlah antara KPM dan e-Warong di suatu wilayah, juga memperhitungkan tata letak geografis.

Dia merujuk, Kecamatan Panjatan yang memiliki sekitar 500 KPM tidak perlu ditambah e-Warong. Pasalnya di kecamatan tersebut akses KPM untuk menjangaku e-Warong lebih mudah karena masuk dalam wilayah dataran rendah.

“Kalau di wilayah pegunungan, meski KPM hanya 300, tetapi karena faktor geografis, seperti dari sulit mengaksesnya dan jarak antara e-Warong dengan pemukiman warga jauh, maka kemungkinan tetap akan ditambah,” ujar Eka.

Baca juga:  Cagub Harus Jaga Iklim Kondusif

Kepada para pengelola e-Warong, Dinsos P3A Kulon Progo juga mendorong agar tiap unit bisa menyediakan kebutuhan yang berkualitas baik kepada KPM.

Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Kulon Progo, Ika Dwi Wahyuning Astuti, mengatakan, pada 2019, Kementerian Sosial melakukan perluasan dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dapat mendapat BPNT.

Setiap satu KPM akan mendapat dua bantuan, baik PKH sebesar Rp500 ribu per triwulan, dan BPNT senilai Rp110 ribu per bulan.

“Dari total 51.974 KPM, ada 374 KPM PKH yang belum mendapatkan BPNT,” katanya.

Ika mengatakan, uang yang beredar di Kulon Progo setiap bulan dengan adanya BPNT dari Kemensos sebesar Rp5,61 miliar. Warga penerima BPNT membelanjakan di e-Warong yang beranggotakan 10 warga miskin.

Di Kulon Progo terdapat 111 e-Warong, yang disuplai beras dan telur dari petani dan peternak lokal. Sehingga, perputaran uang Rp5,61 miliar yang masuk kepada KPM tetap di Kulon Progo.

“BPNT ini mampu menggerakan ekonomi masyarakat miskin. Setiap e-Warong dapat melayani 500 KPM. Selain itu, BPNT mampu menekan kemiskinan di Kulon Progo,” katanya. (udi/fid)

iklan