JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggagas pendirian perusahaan efek daerah sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan investor saham lokal yang saat ini jumlahnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan total penduduk di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen mengatakan, saat ini jumlah investor dalam negeri masih kurang dari satu juta investor. Padahal saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai Rp260 juta.
“Sehingga perbandingannya masih sangat jauh, di saat bersamaan potensinya juga masih sangat besar untuk ditingkatkan lagi jumlahnya,” jelasnya kepada wartawan usai Sharing Direksi BEI-OJK-KSEI-KPEI, Jumat (16/11) petang.
Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan perusahaan efek daerah yang saat ini payung hukumnya tengah digodok.
Perusahaan efek daerah, dikatakan Hoesen, akan lebih efektif dalam mempercepat dan meningkatkan jumlah para investor dalam negeri. Khususnya untuk menyasar masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses, karena keberadaan anggota bursa (AB) yang hanya ada di Ibukota.
“Memang sebagian ada cabang. Namun ketika mereka diminta untuk membuka cabang baru lagi tentu akan merasa terbebani, karena biaya yang dikeluarkan juga tidak murah. Sehingga dengan konsep ini, nantinya bisa bagi biaya dan bagi hasil, “jelas dia.
Pihaknya berharap payung hukum pendirian perusahaan efek daerah bisa secepatnya selesai disusun. Sehingga bisa segera terealisiasi. “Harapannya nanti untuk syarat perusahaan efek daerah juga lebih ringan. Untuk modal, konsepnya dibawah Rp 5 miliar. Sehingga nantinya semakin banyak perusahaan daerah yang bisa masuk” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Syafruddin mengatakan, potensi yang dimiliki daerah sangat besar. Khususnya calon investor bursa efek. Pasalnya, dari aldata per 31 Oktober jumlah investor terbesar masih tersentral di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Sedangkan pulau-pulau lainnya, khususnya di Indonesia Timur masih sangat minim, yakni dibawah 5 persen.
“Baru Sumatera yang di atas 10 persen, yakni di angka 14 persen. Padahal di Pulau Jawa prosentasenya di angka 73,78 persen. Pulau lain, katakanlah di Kalimantan, Sulawesi masih di kisaran 3-4 persen. Sedangkan di NTT, Bali, NTB kemudian Maluku dan Papua masih di kisaran 1-2 persen. Artinya memang belum merata, sehingga peluang untuk menggenjot pertumbuhan investor domestik masih sangat besar,” pungkasnya. (Jay/bis)
