JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong penyusunan anggaran berbasis lingkungan yang komprehensif, fokus, dan partisipatif.
Hal tersebut disampaikan Fikri saat menjalani ujian promosi doktor untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Lingkungan dari Universitas Diponegoro yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Rabu.
Pada ujian tersebut, Fikri memaparkan penelitiannya yang berjudul Kajian Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (Green-budgeting) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian itu dilatarbelakangi keprihatinan Fikri atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah yang pada periode 2009-2011 hanya berkisar 49-55, sedangkan IKLH nasional berkisar 59-61.
Hal tersebut, kata Fikri, diperparah dengan program pembangunan pemerintah yang cenderung mengabaikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pembangunan berwawasan lingkungan.
Fikri mengungkapkan, dari penelitian yang melibatkan sejumlah pejabat di tingkat provinsi tersebut, ditemukan sejumlah hal seperti pelibatan masyarakat dan organisasi lingkungan masih sangat rendah meski terlihat sudah sesuai dengan kriteria manajemen ekosentris dalam hal “participative decission making”.
Kemudian, komitmen para penyusun APBD terbukti tidak konsisten sehingga tidak mengantarkan pengarusutamaan pembangunan yang responsif terhadap perlindungan dan pengelolaan di semua sektor.
“Selain itu, model penyusunan anggaran yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah cenderung dominan menggunakan model “top down,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Dalam kesempatan yang sama, Fikri merekomendasikan agar Pemprov Jateng menerapkan model penyusunan anggaran komprehensif, terfokus dan partisipatif.
“Dengan model tersebut, maka semua langkah dalam pengambilan kebijakan tidak ada yang terlewati, isu yang diangkat juga menjadi fokus dan dijalankan sesuai komitmen, serta melibatkan semua elemen pemangku kepentingan,” katanya.
Dalam ujian terbuka tersebut, turut hadir Profesor Sudharto P. Hadi, Dr. Hartuti Purnaweni, sejumlah tokoh seperti Wali Kota Tegal Nursoleh, Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris, pimpinan DPRD Jawa Tengah, pimpinan Komisi X DPR RI, dan anggota Fraksi PKS DPR RI. (drh/ant)
