JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta menginformasikan kondisi ketahanan pangan nasional di tengah potensi hantaman krisis sektor kesehatan, ekonomi dan sosial saat ini. Informasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan optimisme di tengah masa pandemi Covid-19.
“Di masa pandemi dengan potensi krisis di sejumlah sektor, perlu kejelasan ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka Forum Diskusi Denpasar Duabelas bertema Menakar Ketahanan Pangan di Masa Pandemi dan Ancaman Resesi, Rabu (30/9).
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H, L.LM (Staf Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. (Menteri Pertanian Republik Indonesia), Dr. Lukmanul Hakim (Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan), Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si. (Dekan Fakultas Pertanian, IPB University) dan H. Charles Meikyansah (Komisi IV DPR RI) sebagai narasumber.
Selain itu, juga menghadirkan Dr. Suyoto (Ketua DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis) dan Khudori (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia – Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan) sebagai penanggap.
Dengan cukup tersedianya kebutuhan dasar masyarakat, menurut Lestari, setidaknya akan membangun optimisme di tengah wabah Covid-19 yang terus merebak di Tanah Air.
Meski kondisi ketersediaan pangan cukup baik, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, namun faktanya saat ini kita masih berhadapan dengan problem-problem dasar seperti kekurangan gizi dan stunting.
Berdasarkan kondisi tersebut, Legislator Partai NasDem itu, berharap Pemerintah juga memperhatikan pemanfaatan produk-produk pangan yang berkualitas baik dan tepat untuk mengatasi problem-problem kekurangan gizi di tengah masyarakat.
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan kebutuhan pangan memang tidak bisa ditunda, dengan terjaminnya ketersediaan pangan bisa mewujudkan stabilitas di sebuah negara.
“Hingga Desember 2020 kebutuhan pangan dasar yang harus disiapkan Pemerintah dalam kondisi aman,” tegas Syahrul.
Bahkan, jelasnya, di tengah pandemi Covid-19 ini Pemerintah tidak hanya berharap dari produksi beras pada dua musim tanam setiap tahun, tetapi juga melakukan pengembangan lahan rawa untuk perluasan area tanam.
Selain itu, tambah Syahrul, Pemerintah juga mendorong untuk diversifikasi tanaman pangan lokal dan membangun lumbung pangan nasional untuk memperkuat cadangan pangan.
Dalam catatan BPS, nilai ekspor pertanian Indonesia pada rentang waktu Januari 2020-Juni 2020 tercatat Rp225,51 triliun. Padahal, jelas Syahrul, alokasi anggaran Kementan pada APBN 2020 dipangkas Rp7 triliun sehingga tinggal Rp14 triliun. “Saya optimistis produk pangan kita mampu menjadi tulang punggung ekspor di masa datang,” ujarnya.
Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Lukmanul Hakim menegaskan ketersediaan pangan berpotensi menghadapi masalah distribusi di masa pandemi. Kondisi itu diperberat dengan rendahnya daya beli masyarakat. Karena itu, tegas Lukmanul, perlu upaya segera untuk memperkuat daya beli kelompok masyarakat yang tertekan daya belinya agar mampu mengakses pangan.
Dalam kesempatan membawakan kata penutup dalam diskusi tersebut, wartawan senior Saur Hutabarat menyarankan kepada Pemerintah agar menugaskan ahli pertanian untuk menjadi duta besar RI untuk Vietnam dan Kuba.
“Kedua negara itu membangun kerjasama jangka panjang 1999-2023. Vietnam membantu Kuba agar mampu memproduksi sendiri beras yang semula rata-rata produktivitas lahan 2,5 ton/ha naik menjadi 4,36 ton/ha, untuk kemudian menjadi 6 ton/ha,” ujar Saur.
Menurut Saur, apa yang dilakukan kedua negara itu terkait produksi beras bisa diadopsi untuk memperkuat ketahanan pangan di Tanah Air.(udi)
