KMBN Gelar Aksi Damai Dukung Penyesuaian Harga BBM

Komunitas Masyarakat Berdayaguna untuk Negara (KMBN) Jawa Tengah saat menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu 7 September 2022. Foto prast.wd/jateng pos

JATENGPOS.CO.ID,  SEMARANG – Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Masyarakat Berdayaguna untuk Negara (KMBN) Jawa Tengah menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang, rabu (7/9).

Mereka mendukung pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Massa yang berjumlah sekitar 75 an orang itu tiba di lokasi sekitar pukul 14.00. Setelah menyampaikan aspirasi sekitar satu jam mereka membubarkan diri secara tertib.

Koordinator lapangan Muhammad Hamdani Maulani mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, namun dengan beberapa catatan.

“Kami secara sadar mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi karena kita tahu bahwa beban pemerintah untuk subsidi BBM tahun 2022 telah membengkak hingga tiga kali lipat, dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Coba Anda bayangkan subsidi sudah membengkak 300 persen, menurut kami ini beban cukup berat bagi pemerintah kalau terus memberikan subsidi BBM,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas justru yang menikmati BBM bersubsidi. Untuk itu, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM untuk memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat, misalnya melalui bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun.

Sejurus kemudian, dia berharap segala elemen masyarakat ikut mengawal penyaluran BLT agar tepat sasaran. “Kami meminta aparat kepolisian untuk lebih giat lagi melakukan patroli di SPBU-SPBU terkait dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan,” imbuhnya.

Sementara itu Koordinator lapangan lainnya M Iswan menilai kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga baru BBM per Sabtu (3/9/2022) lalu merupakan langkah realistis yang harus diambil agar beban negara tidak semakin berat. Menurutnya, dengan pengurangan subsidi untuk BBM, maka keuangan negara diharapkan semakin sehat.

Diketahui, subsidi dan kompensasi negara untuk BBM dari APBN 2022 sudah meningkat hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

“Kami memahami situasi ini memang tidak mudah, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi Covid-19. Namun kami melihat ini opsi paling realistis untuk dilakukan,” katanya.

Menurutnya kenaikan harga BBM khususnya pertalite, pertamax dan solar merupakan bentuk penyesuaian pemerintah terhadap harga minyak dunia yang sedang melonjak. Jika hal ini tak diantisipasi dengan serius, justru dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap situasi di dalam negeri, baik ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Presiden Joko Widodo, kata dia telah menegaskan perubahan harga BBM merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk menempatkan subsidi kepada masyarakat yang lebih berhak, yakni kalangan bawah.

“Kami melihat ada komitmen dari pemerintah untuk menata lagi subsidi yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen oleh kalangan menengah ke atas untuk masyarakat bawah. Ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat,” katanya.

Iswan meminta agar kebijakan penyesuaian harga BBM ini benar-benar dilakukan dengan baik. Ia juga meminta agar pemerintah serius dalam mendistribusikan pengalihan BBM bersubsidi untuk rakyat kecil.

Pengawalan dari masyarakat penting karena kompensasi pencabutan subsidi BBM biasanya diiringi dengan program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah pekerja dan lainnya.

“Jangan sampai program ini tidak tepat sasaran. Kami berharap kebocoran subsidi tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat gagal tersentuh dari manfaat penyesuaian subsidi ini,” imbuhnya.

Diakhir acara, perwakilan massa aksi damai ditemui Kabag Pemerintahan Sekda Provinsi Jateng Hariyono BS. Hariyono memastikan akan menyampaikan aspirasi massa tersebut ke pemerintah pusat. (PrastWd/biz/sgt)