Kolom Begog: Sejak Dulu

Begog D Winarso. FOTO:IST

Oleh: Begog D Winarso
(Wartawan Senior Pemerhati Sosial Politik dan Seni Budaya Tinggal di Solo)

APARAT penegak hukum yang satu ini sungguh diperlakukan “istimewa”. Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terlibat kasus pembebasan buron kasus korupsi Joko S Tjandra diberi kado oleh jaksa penuntut umum yang membuatnya berbunga-bunga. Yakni, sang jaksa tidak mengajukan kasasi atas vonis menjelis pengadilan banding (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) terhadap Pinangki dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta alias sejalan dengan tuntutannya (jaksa penuntut). Sementara, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Februari lalu menjatuhkan vonis terhadap Pinangki hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Pinangki tidak terima dan mengajukan banding.

Proses hukum Pinangki yang berwajah ayu, rupa-rupanya sudah “didesain” sejak awal, yakni menghukum ringan dirinya itu ditanggapi sinis dan khawatir oleh kalangan akademisi dan aktivis antikorupsi.

“Mafia hukum akan merajalela karena ternyata resikonya lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapat (Pinangki) dari memperjualbelikan hukum,” kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada, Zainur Rohman, kepada media, Senin (5/7). Ia menilai rendahnya hukuman dapat membuat para pejabat dan aparat penegak hukum tidak lagi khawatir akan resiko melakukan tindak korupsi.

Sekedar mengingatkan, dalam persidangan di tingkat pertama (Pengadilan Tipikor Jakarta) terungkap bahwa Pinangki adalah pemain perkara Joko Tjandra dan melibatkan banyak pihak. Sikap Pinangki berbelit-belit dan tetap menutup misteri siapa “king maker’ dalam kasus Joko Tjandra. Sayangnya, majelis hakim (ketika itu) tak mampu mengungkap lebih gamblang permainan perkara tersebut.

Terungkap pula Pinangki menerima suap Rp 5 miliar dalam upaya pembebasan Joko Tjandra. Dan sebagai jaksa biasa derap langkahnya tergolong istimewa. Pinangki bisa leluasa menemui Joko Tjandra yang berstatus buron, di Kuala Lumpur, Malaysia. Maka, sah-sah saja jika publik mempertanyakan mengapa Pinangki yang bukan jaksa eksekutor bisa bertemu dengan Joko Tjandra. Dalam dokumen skenario pembebasan Joko Tjandra disebut-sebut nama penegak hukum.

Publik sah-sah pula bercuriga bahwa segala tingkah laku Pinangki dalam pembebasan Joko Tjandra atas perintah “king maker”-nya. Ia yang mengatur segala gerak langkah Pinangki dalam pembebasan Joko Tjandra. Sang “king maker” bisa jadi bukan orang sembarangan, melainkan sosok yang punya kuasa di salah satu lembaga hukum negara.

Seperti diketahui, Pinangki bekerja di Kejagung. Ia menjabat Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Bisa jadi pula ketika perkara pembebasan Joko Tjandra diungkap oleh KPK, Pinangki ditekan oleh “king maker”-nya agar tidak membuka jatidirinya. Kompensasinya (diduga) adalah Pinangki akan dikawal selama persidangan di pengadilan tingkat apapun serta dijamin mendapat hukuman ringan. Sekali lagi, itu hanya dugaan belaka.

Janji mendapat ‘durian runtuh’ tersebut terbukti. Pada 14 Juni lalu, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan bandingnya memangkas hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Sekali lagi, vonis itu sama dengan tuntutan jaksa pada pengadilan tingkat pertama.

Keputusan jaksa tidak mengajukan kasasi bisa dipahami oleh pengajar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Pickar Hadjar. Sebab, katanya, sejak awal jaksa memang menuntut empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Melalui putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, target tuntutan tersebut telah tercapai. Meski demikian, seharusnya jaksa juga mempertimbangkan pendekatan sosiologis berupa rasa keadilan masyarakat.

Pemangkasan hukuman Pinangki semestinya membuat jaksa merasa ada kewajiban moral dan kewajiban hukum untuk mengajukan kasasi. Terlebih perbedaan hukuman di tingkat pertama dengan kedua dinilai mencolok. “Jadi, semangatnya itu menutup, bukan mengembangkan kasus,” tutur Hadjar.

Masih menurut Hadjar, majelis hakim di pengadilan tingkat pertama sebetulnya telah menangkap indikasi keterlibatan pihak lain yang hingga kini belum tersentuh. Hal itu terlihat dari vonis Pinangki yang jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. “Namun, pengadilan tinggi yang seharusnya turut menangkap rasa keadilan masyarakat malah mengurangi hukuman Pinangki,” katanya.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman, menyebut pemangkasan hukuman Pinangki menjadi empat tahun mencederai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, juga berdampak adanya disparitas hukuman bagi para terdakwa lain dalam perkara pembebasan Tjandra. Dalam perkara itu terdakwa Andi Irfan Jaya divonis enam tahun penjara dan Joko Tjandra empat tahun enam bulan penjara.

Dengan putusan jaksa yang tidak mengajukan kasasi, putusan hukuman terhadap Pinangki oleh pengadilan banding telah berkekuatan hukum tetap. Kesempatan untuk membuka siapa “king maker” dan siapa saja yang terlibat dalam kasus pembebasan Joko Tjandra menjadi tertutup. Atau sudah tancep kayon. Sang “king maker” kita pastikan berjingkrak-jikrak sembari berteriak dan tertawa riang: “Mampuslah kau, he-he-he. Gue ini kan pemain kok you lawan. Cari masalah saja!”

Benar yang dikatakan banyak orang (selama ini) bahwa hukum di negeri kita (sekarang) tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Kontradiksi! Kejam bagi masyarakat kecil yang miskin finansial.

Tak salah jika publik menuding sebagai berikut. Siapa yang punya kuasa serta siapa yang bisa membayar, eh membeli, mereka-lah yang menang. Hukum dijadikan ajang dagang sapi.

Seorang relasi yang berprofesi advokat, kemarin, berkata: “Pratek (dagang sapi) itu sudah berlangsung sejak dulu. Tapi, sekarang lebih parah. Sungguh memprihatinkan memang.” (*)