Komisi D DPRD Demak Studi Banding KUA PPAS

Kunjungan kerja DPRD Demak ke DPRD Kota Tangerang dan DPRD Tangerang Selatan, belum lama ini. FOTO : ADHI PRAMANTO/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID, DEMAK — Untuk mencari referensi terkait Pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2017, Komisi D DPRD Kabupaten Demak beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Tangerang dan DPRD Kota Tangerang  Selatan (Tangsel) Propinsi Banten.

Kunker yang juga untuk melaksanakan amanat undang-undang terutama UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut diikuti oleh Pimpinan Dewan, Pimpinan dan anggota Komisi D.

Ketua DPRD Demak H. Nurul Muttaqin, SHI. MH mengatakan bahwa kegiatan ini salah satunya adalah untuk mencari referensi pembahasan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2017.  ”Bagaimana mereka mengelola anggaran, nantinya bisa dijadikan referensi bagi kita,” jelasnya.

Untuk kunker di DPRD Kota Tangerang anggota Komisi D diterima oleh Ketua  Komisi II  DPRD Kota Tangerang A Sitohang. Pada pertemuan tersebut diperoleh masukan bahwasannya Kota Tangerang yang terbentuk pada 28 Februari 1993 merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang.

Dalam urusan perencanaan pembangunan, sistem perencanaan pembangunan Kota Tangerang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten, dan dalam lingkup yang lebih luas merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan kesatuan dengan system Universitas Indonesia.

Mengenai pembahasan APBD Perubahan 2017 dibahas terlebih dahulu sebelum pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018. Dengan pertimbangan bahwa untuk pembahasan perubahan waktunya sangat sempit, karena hanya sekitar tiga bulan. Padahal untuk kegiatan yang bersifat fisik waktu tiga bulan sangatlah terbatas.

APBD Perubahan di Kota Tangerang anggarannya sangatlah besar. Badan Anggaran sudah sepakat dengan OPD bahwa berapapun anggaran yang diminta pihak eksekutif akan disetujui.

Adapun pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2017 di Kota Tangerang sebelumnya dibahas oleh Badan Anggaran. Setelah pembahasan selama tiga hari oleh Banggar selanjutnya pembahasan dilakukan oleh komisi dengan memanggil OPD sebagai mitra kerjanya.

“Dalam pembahasan pada tingkat komisi, OPD yang meminta tambahan anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan di akhir tahun anggaran minimal 90%. Apabila tidak tercapai maka pada pembahasan LKPJ DPRD akan memberi rekomendasi kepada walikota Kota Tangerang untuk menjadi perhatian kinerja  kepala OPDnya,” ujar Sitohang.

“Dalam pembahsan dengan komisi DPRD bersepakat dengan eksekutif di KUA PPAS mengenai pokok-pokok pikiran DPRD harus sudah terselesaikan terlebih dahulu dengan sistem e budgeting,” jelasnya.

Untuk kunjungan ke DPRD Kabupaten Tangerang Selatan, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak diterima oleh pimpinan Komisi II dan bertempat di ruang Komisi II.

Dari hasil tanya jawab terkait Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, diperoleh informasi bahwasannya dalam pembahsan Anggaran Perubahan tahun anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Penetapan Perubahan Anggaran paling lambat tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran berjalan. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan juga bahwa harus ada evaluasi Gubernur.

Pembahasan Anggaran Perubahan 2017 di Kota Tangerang Selatan pada bulan Oktober harus sudah ditetapkan. Pada perubahan Tahun Anggaran 2017 ada tambahan 100 miliar, Kenaikan pendapatan1.35 T diuntungkan dengan PP 8 Tahun 2017.

Mekanisme Pembahasan anggaran Perubahan di DPRD Kota Tangerang Selatan  dibahas oleh badan anggaran terlebih dahulu.Setelah satu minggu baru di bahas di tingkat Komisi yang selanjutnya akan  dibahas bersama – sama dengan OPD sebagai mitra kerjanya.

Dalam pelaksanaan reses di KotaTangerang Selatan di masukkan dalam kegiatan musrenbang. Pada rapat Musrenbang DPRD harus hadir untuk mengkroscek kegiatan apakah sama dengan yang diputuskan dalam reses. (adi/muz)