Kongres Perempuan Jawa Tengah Pertama Sukses, Ini Harapan Pemprov Jateng

Suasana pelaksanaan Kongres Perempuan yang diikuti 750 perempuan se Jateng pada tanggal 25 - 26 November 2019.

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah sukses menggelar Kongres Perempuan pertama pada tanggal 25 – -26 November 2019, yang diikuti 750 peserta dari berbagai instansi dan organisasi perempuan serta komunitas dan aktivis perempuan di provinsi ini. Dari Kongres Perempuan pertama di Jateng, menghasilkan tujuh rekomendasi dan telah diserahkan kepada Gubernur Ganjar Pranowo.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Retno Sudewi mengatakan, ketujuh rekomendasi yang dihasilkan dalam Kongres Perempuan itu, membahas banyak hal tentang perempuan.

Di antaranya soal pemberian kesempatan kepada perempuan, dalam pengambilan keputusan. Kemudian, mendorong terciptanya relasi sosial yang aman dan nyaman.

Yang terpenting lainnya, jelas Retno, adalah penguatan kapasitas dan peran perempuan dalam membangun perdamaian dan menghapus kekerasan serta perdagangan perempuan.

Menurutnya, perempuan di Jateng juga harus meminta pemerintah dalam mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh pengetahuan dan keterampuan perempuan.

“Keterlibatan perempuan itu harus aktif ya, di dalam pengambilan keputusan. Sudah dicontohkan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi, perempuan itu malah diutamakan di dalam musrenbang. Keterlibatan perempuan itu kan muncul. Kalau bisa, tidak hanya sampai di musrenbang provinsi, tapi juga kabupaten/kota sampai desa. Karena, selama ini perempuan tidak didengar suaranya,” kata Retno.

Retno lebih lanjut menjelaskan, perempuan Jateng juga harus menegaskan dirinya sebenarnya bisa berdaya. Hanya saja, yang dibutuhkan para perempuan adalah kesempatan untuk mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.

“Ketujuh rekomendasi yang sudah kami serahkan ke bapak gubernur, kami harapkan bisa dilaksanakan pemerintah. Hal itu demi pemberdayaan perempuan, dan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah,” pungkasnya. (rit)