KPK Tahan Lima Anggota DPRD Kota Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi.

JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan lima anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

“Terhadap lima anggota DPRD Kota Malang ditahan untuk 20 hari pertama di tiga rutan yang berbeda,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Lima anggota DPRD Kota Malang yang ditahan itu adalah Salamet dan Mohan Katelu di Rutan Polres Jakarta Selatan, Suprapto dan Wiwik Hendri Astuti di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK, dan HM Zainuddin di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.

KPK pada Rabu total memeriksa enam anggota DPRD Kota Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, satu tersangka lagi yakni Sahrawi tidak memenuhi panggilan.

Sebelumnya, pada Selasa (27/3), KPK juga telah menahan Wali Kota Malang 2013-2018 Moch Anton dan enam Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 dalam kasus yang sama.

Moch Anton ditahan di Rutan Cabang Guntur dan enam anggota DPRD ditahan di empat rutan yang berbeda. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama.

Enam anggota DPRD Kota Malang yang ditahan yakni Heri Pudji Utami dan Ya’qud Ananda Gudban di Rutan Klas IIA Jakarta Timur Pondok Bambu, Abdul Rachman di Rutan Polres Jakarta Selatan, Hery Subianto dan Sukarno di Rutan Polres Jakarta Timur serta Rahayu Sugiarti di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Pada Agustus 2017, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

KPK pun mengumumkan kembali Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada Rabu (21/3).

Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka. (drh/ant)