KPU: Caleg Terpilih 2024 Maju Pilkada Tidak Perlu Mundur

KPU: Yulianto Sudrajat, komisioner KPU RI saat menghadiri acara launching maskot Pilkada di Sukoharjo. (ade ujianingsih/Jatengpos)

JATENGPOS. CO. ID, SUKOHARJO – Polemik mundur atau tidaknya caleg terpilih 2024 ketika maju sebagai calon gubernur/bupati/walikota, terjawab sudah.  Sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, para caleg terpilih pada Pemilu 2024 tidak perlu mundur jika mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah pada Pilkada serentak 2024.

Hal itu disampaikan komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat saat ditemui di Sukoharjo.

“Caleg terpilih tidak perlu mundur karena mereka belum dilantik, yang wajib mundur adalah anggota DPR/DPD/DPRD dari hasil pemilu 2019 dan tidak nyaleg Pemilu 2024, maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki, jika mau maju pilkada, ” kata Yulianto Sudrajat.

Dijelaskan Yulianto Sudrajat, bahwa tidak ada aturan tentang pelantikan anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota dilalukan secara serentak. Waktu pelantikan berbeda beda. Selain itu, juga tidak ada larangan dilantik belakangan.

“Bisa jadi caleg yang nyalon tapi tidak terpilih dalam pilkada bisa kembali duduk di kursi legislatif dan dilantik belakangan,” imbuhnya.

Dalam Pertimbangan Putusan MK No 12/PUU-XXII/2024 pada Pertimbangan Hukum MK pada angka [3.13.1] dinyatakan bahwa (Namun demikian, melalui putusan perkara a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah).

“Harap dibaca cermat frasa jika telah dilantik secara resmi. Sekali lagi, yang wajib mundur adalah anggota dewan yang masih menjabat hasil pileg 2019,” pungkas Drajat.(dea/jan)