JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN– Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam sidang Paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Sabtu (30/3/2024).
Dalam sambutannya, Bupati Ngesti Nugraha menyampaikan arah kebijakan Pemkab Semarang yang mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2021-2026.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah Kabupaten Semarang Tahun 2023.
Bupati memaparkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Semarang di tahun 2023 mampu tumbuh positif sebesar 4,74%, dibandingkan Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31% atau melambat 0,57 persen poin. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang ini sejalan dengan kondisi ekonomi Jateng secara umum dan kondisi nasional.
“Dipengaruhi oleh melambatnya kinerja sektor industri pengolahan, sektor transportasi, dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang,” ujarnya.
Persentase penduduk miskin saat pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 meningkat dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 7,82% atau sebanyak 83.610 jiwa pada Tahun 2021. Pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan perekonomian berdampak pada menurunnya persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang menjadi 7,27% (78.600 jiwa).
“Sampai Maret Tahun 2023, persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang menjadi 7,17% (78.350 jiwa) atau berkurang sebanyak 250 jiwa dari Tahun 2022,” ungkapnya.
Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 turun sebesar 0,76% yaitu dari 4,81% Tahun 2022 menjadi 4,05% Tahun 2023, atau turun sebanyak 5.134 jiwa. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja pada Tahun 2023, terdapat sekitar 4 sampai 5 orang pengangguran.
“Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2022 sebesar 74,67% naik menjadi 75,13% di Tahun 2023. Angka ini berada di atas IPM Nasional (74,39%) dan Provinsi Jawa Tengah (73,39%). Adapun daya saing IPM di tingkat provinsi Jateng relatif stabil,” tandasnya.
Dalam sidang paripurna DPRD juga menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Semarang, yakni Raperda tentang bangunan gedung, Raperda tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, dan Raperda tentang pengelolaan sumber daya air. (muz)
