JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut aturan dine in (makan di tempat, red) selama 20 menit dalam pelaksanaan PPKM Level 4 sulit dilakukan. Menurutnya, aturan dine in 20 menit tentu menyulitkan pengawasan pelaksanaan di lapangan.
“Sulit, itu sulit. Dine in 20 menit terus terang itu sulit,” ujar Ganjar kepada wartawan di tengah kunjungannya ke Karanganyar, Selasa (27/7/2021).
Ganjar menyebut, ketimbang membatasi waktu makan, dirinya lebih memilih membatasi kapasitas pengunjung di warung makan.
“Menurut saya gini, kalau diizinkan kami yang di daerah ini mengatur, udah deh ini ada warung, kalau itu ruangannya tertutup, kursinya diangkuti yang di situ di kasih beberapa kursi saja, di luar itu enggak boleh. Yang lainnya take away,” jelasnya.
Meski begitu, Ganjar Pranowo belum bisa memastikan aturan dine in 20 menit tidak akan diterapkan di Jawa Tengah. Pihaknya masih akan mencoba menguji coba aturan tersebut.
“Agak sulit tapi akan kita uji coba dulu ya, 20 menit itu sejak dia datang atau sejak piringnya datang?” tanya Ganjar.
Ganjar mengakui masih mencoba menerjemahkan aturan dine in 20 menit tersebut. Namun menurutnya, pelaksanaan aturan ini di lapangan semestinya tidak akan kaku.
“Saya sedang merumuskan, menerjemahkan Inmendagri menjadi Ingub. Dan sekarang saya tambahi aturan itu, mudah-mudahan nanti segera bisa disampaikan,” bebernya.
“Tapi ya tentu tidak selalu menitan. Dihitung, terus kene nggawa penthung (lalu sini bawa pentungan), begitu 19 menit, ‘duang! tinggal semenit!’, gitu. Lha kuwi bisa mutah-mutah (itu bisa muntah-muntah),” pungkas Ganjar Pranowo.
Ungkapan senada disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintah RI saat ini, salah satunya perihal aturan makan 20 menit. Puan khawatir aturan makan 20 menit hanya akan menjadi lelucon.
Awalnya Puan mengatakan penyesuaian kebijakan PPKM harus mendapat dukungan dari masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan PPKM.
“Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya. Sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut,” kata Puan di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/7).
Puan menuturkan upaya membangun kepercayaan masyarakat jangan sampai dicederai oleh hal-hal yang kontraproduktif dalam prosesnya. Misalnya, penurunan jumlah pemeriksaan (testing) di saat-saat krusial seperti ini.
“Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang, ‘Ah kasus turun karena testing-nya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” imbau Puan.
“Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah,” imbuhnya.
Puan menjelaskan pengawasan data testing per daerah penting dilakukan sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depannya. Mantan Menko PMK itu mengingatkan penurunan angka pengujian bisa menjadi ‘bom waktu’.
“Sebaliknya, jika testing kurang dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap, ini bisa menjadi bom waktu di kemudian hari,” ucapnya. (dtc/muz)
