JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memanas. Konflik dipicu oleh pengurus PBNU yang berniat mengembalikan PKB ke pangkuan NU dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB. Kedua pihak saling tarik-tarikan massa.
Kali ini, sejumlah orang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur menggelar unjuk rasa di depan kantor PBNU, Jakarta Pusat. Massa aksi sempat terlibat saling dorong dengan polisi, Jumat (2/8). Massa aksi tiba di PBNU sekitar pukul 14.35 WIB. Terlihat massa membawa sejumlah poster dan spanduk.
Poster-poster yang dibawa di antaranya bertulisan “Ketum PBNU dan Sekjen PBNU harus mundur”, “Ketum PBNU Jangan Jadi Agen Pemerintah”, hingga “Jangan Kotori Keikhlasan Pendiri NU” dengan gambar piagam ditandatangani pendiri NU dalam ukuran besar.
Koordinator aksi, Muhammad Sholihin, menilai Ketua Umum PBNU Gus Yahya harus mundur karena telah melakukan politik praktis. Menurutnya, hal tersebut melanggar keputusan Muktamar PBNU sebelumnya.
“Kami hadir di Muktamar Lampung, kami tahu gagasan Gus Yahya. Faktanya, justru inkonsistensi dan terjebak politik praktis. Artinya, Gus Yahya dan Gus Ipul melanggar politik praktis,” kata Sholihin.
Menurutnya, Gus Yahya telah mengambil keputusan-keputusan politik yang memecah umat. Ia meminta Gus Yahya beserta Gus Ipul, yang merupakan Sekjen PBNU, mengundurkan diri dari kepengurusan.
“Tuntutannya, ketika melanggar muktamar, siapa pun ketua umum yang mengawal-menakhodai ini harus mundur,” ucapnya.
“Jangan justru membangun manuver-manuver politik yang memecah belah umat dan rakyat,” sambungnya.
Aparat kepolisian yang menjaga demo ini memasang sejumlah pagar atau barier di depan massa aksi. Massa dan polisi sempat saling dorong, namun tak berlangsung lama.
Sholihin melalui pengeras suara meminta tolong kepada polisi untuk sedikit memundurkan barier agar massa aksi dapat melihat gedung PBNU.
“Kami hanya minta untuk mundur satu-dua langkah. Kami hanya ingin hormat kepada bendera Merah Putih, lalu melakukan sujud dan kemudian berdoa,” ucap Sholihin melalui pengeras suara.
Polisi pun akhirnya sedikit memundurkan barier. Massa aksi kemudian kompak mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian.
Di kubu PKB, Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid mengatakan PBNU, yang merupakan organisasi keagamaan, mulai masuk ke dunia politik.
“Itulah yang kita hindari. Kalau buat tim, PKB juga bisa bikin. Tapi kan kita baru awal, PBNU itu ada istilahnya tidak berpolitik, kok sekarang berpolitik. Itulah yang dilihat alat politik. NU dijadikan alat politik oleh dua orang mungkin, orang per orang, bukan NU secara nasional,” kata Jazilul kepada wartawan di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).
“Yang jelas PBNU telah masuk jalur politik. Menggunakan institusi ini untuk kepentingan politik,” sambungnya.
Ia pun menilai polemik ini bermula dari PBNU. Sebab, Sekretaris Jenderal PBNU Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menilai elite PKB banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB.
“Makanya ini masuk ke ranah politik yang tidak seharusnya. Satu, parpol ikut campur, keputusan DPR dianggap urusan pribadi. Yang begitu-begitu namanya mempolitisi NU. Jadi, kalau diteruskan, kekisruhan itu kan dibuat oleh PBNU, bukan PKB,” tuturnya.
“Makanya kita di jalur masing-masing sajalah. Ngomong di depan semua (PBNU) tidak akan berpolitik, hari ini? Itu kan namanya mencla-mencle,” lanjutnya.
Di kubu PBNU, Tim pendalaman hubungan PBNU dan PKB atau Pansus PKB akan memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Sebelumnya, Pansus PKB juga telah memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy pada Rabu (31/7) lalu.
Hasanuddin Wahid diminta untuk datang ke ruang rapat lantai 5 Gedung PBNU di Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, pada Senin (5/8) mendatang pukul 12.30 WIB.
Surat undangan untuk Hasanuddin Wahid ditandatangani Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU Gus Imron Rosyadi Hamid. Dalam surat itu, Hasanuddin Wahid dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB.
“Memang kami meluncurkan undangan untuk beliau. Ada banyak yang kami akan undang,” kata Gus Imron Rosyadi Hamid dalam keterangannya, Jumat (2/8).
Sebelumnya, Lukman Edy pada Rabu (31/7) yang lalu. Lukman saat itu datang sendiri tanpa ditemani pengurus partai. (dbs/dtc/muz)
