JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia menjadi sorotan media asing. Al Jazeera, media internasional asal Doha, Qatar mengunggah laporan artikel berjudul’We lost everything’: the Indonesians falling out of the middle class.
Dalam laporan tersebut seperti dikutip Minggu (17/11), dijelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk Indonesia tergolong kelas menengah turun dari 57,3 juta pada tahun 2019 menjadi 47,8 juta pada tahun 2024 atau menyusut 9,5 juta jiwa.
Mereka yang diklasifikasikan sebagai calon kelas menengah, meningkat dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta pada periode yang sama. Secara keseluruhan, kedua segmen tersebut mencakup dua pertiga dari 277 juta penduduk Indonesia.
Halimah Nasution misalnya, dulu merasa punya segalanya namun menyaksikan kondisi yang berbeda sekarang. Selama bertahun-tahun ia dan suaminya, Agus Saputra, mencari nafkah dengan menyewakan perlengkapan pernikahan, wisuda, dan ulang tahun.
Bahkan setelah membagi penghasilan mereka kepada beberapa saudara kandungnya, pasangan di provinsi Sumatera Utara ini tetap menghasilkan sekitar Rp 30 juta setiap bulan.
Pasangan tersebut menghabiskan seperempat pendapatan mereka setiap bulan dan masuk kategori kelas menengah atas di Indonesia. Kelas menengah atas didefinisikan bagi mereka yang berpendapatan antara Rp 2 juta sampai Rp 9,9 juta per bulan.
Namun, kondisinya berbeda sejak pandemi COVID-19 melanda Tanah Air. Acara yang melibatkan keramaian hingga perkumpulan sosial dilarang di seluruh wilayah. Kondisi tersebut jelas menjadi pukulan telak bagi Halimah dan Agus.
“Kami kehilangan segalanya,” kata Halimah kepada Al Jazeera, seperti dilansir dari detikcom.
Beberapa tahun setelah pandemi, kondisi ekonomi mereka masih belum bisa pulih. Mereka termasuk di antara jutaan masyarakat Indonesia yang keluar dari kelas menengah yang trennya kian menyusut di Indonesia.
Para ekonomi mengaitkan penurunan jumlah kelas menengah ini dengan berbagai sebab, termasuk dampak lanjutan dari COVID-19 dan kesenjangan dalam jaring pengaman sosial.
Ega Kurnia Yazid, pakar kebijakan di Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan menjelaskan beberapa faktor yang saling berhubungan dan berkontribusi terhadap permasalahan tersebut.
“Pertama, (kelas menengah Indonesia) berkontribusi terhadap pendapatan pajak tetapi menerima bantuan sosial yang terbatas, yang sebagian besar disalurkan melalui mekanisme ketenagakerjaan formal seperti jaminan kerja dan asuransi kesehatan nasional,” terang Yazid.
“Sementara itu, bentuk bantuan lain, seperti bantuan tunai dan subsidi energi, sering kali mengalami kesalahan inklusi dan tidak disalurkan secara efektif ke kelompok ini,” tambah dia. (dtc/muz)
