JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) optimis tahun 2024 Pemkab Sukoharjo berhasil menyelesaikan seluruh sertifikasi tanah yang telah dipetakan, hingga tidak ada lagi tanah tak bertuan. Hal tersebut diungkapkan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto saat melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/3/2023).
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Sukoharjo turut terlibat dalam menyelesaikan sertifikasi tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kalau ada bantuan dari Pemerintah Daerah Sukoharjo pada 2024 sudah bisa 100%. Itu yang kami harapkan, kalau sudah bersertifikat semua maka kami pastikan Pendapatan Asli Daerah [PAD] akan naik. Pasti itu naik, saat ini saja kami dengar PADnya sudah naik,” jelas Hadi usai kunjungannya di Kantor BPN Sukoharjo.
Dalam kunjungan tersebut Hadi mengatakan rencana sertifikasi tanah milik masyarakat di Kantor Pertanahan Sukoharjo berjalan baik. Namun hal tersebut baru berjalan sebesar 60-70%. Dia meminta keterlibatan Pemerintah Daerah untuk bisa menghibahkan anggarannya dalam menyelesaikan pemetaan sertifikat tanah di wilayah Sukoharjo.
Setelah melakukan kunjungan tersebut, dia juga memastikan keempat layanan elektronik di Kantor Pertanahan Sukoharjo telah berjalan dengan baik. Di antaranya Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL), pengecekan sertifikat tanah, layanan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
“Saya kunjungan ke Sukoharjo mengecek dan melihat pelayanan Kantor Pertanahan Sukoharjo kepada masyarakat. Ternyata semua sudah berjalan sesuai dengan program yang saya berikan. Termasuk empat pelayanan elektronik berjalan semua,” jelas Hadi.
Dia mengatakan keempat layanan elektronik yang sudah berjalan tersebut, dapat mengambil alih 40% layanan. Menurutnya hal itu juga dapat mempengaruhi anggaran hak tanggungan maupun roya. Karena pelayanan tersebut terbebas dari blangko-blangko yang tentunya dapat memangkas anggaran.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Muhammad Fadhil mengatakan kesiapan data elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sedang divalidasi. Semua produk sertifikat tanah yang sudah lama hingga saat ini baru berjalan sebesar 64% yang telah dipetakan dan diupdate. Pemetaan sertifikat tanah pada 2023 tersebut saat ini menggunakan teknologi drone.
“Kami perlu bantuan dana dari Pemda untuk digitalisasi tersebut. Di samping itu nanti hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi, yakni sertifikat yang sudah lama telah dipetakan dalam kecamatan dan desa yang lengkap itu, bisa diintegrasikan dengan peta nilai jual objek pajak (NJOP) dan persil desa,” terang Fadhil.
Sehingga dia mengatakan setiap ada peralihan hak NJOP dengan digitalisasi tersebut bisa langsung terintegrasi. Maka capaian PAD daerah bisa lebih tinggi. Saat ini menurutnya masih banyak nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum sesuai. Misalnya rumah yang sudah dibangun megah ternyata masih tercatat sebagai tanah kosong karena belum dipetakan dan diupdate.
Terkait pelayanan pensertifikatan tanah akhir pekan dari kunjungan tersebut menurutnya telah berjalan baik. Fadhil mengatakan layanan sudah berjalan dengan baik. Bahkan BPN Sukoharjo juga memiliki layanan satu-satunya dari daerah lain yakni one day service. yang menjadi layanan khas Kantor Pertanahan Sukoharjo.
“Layanan one day service atau layanan sehari jadi ini diberlakukan setiap Selasa dan Kamis. Layanan tersebut meliputi pengecekan, hak tanggungan, roya, peralihan hak jual-beli, hibah, warisan dan perubahan hak.” imbuhnya.
Layanan tersebut menurutnya diberlakukan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengurus sendiri. Dengan syarat sudah ada pemetaan sertifikat tanah. Serta pengajuan layanan diakukan sendiri oleh pemohon untuk menghindari praktek percaloan yang tidak sehat.(dea)
