JATENGPOS.CO.ID, UNGARAN– Belakangan ini banyak kasus mafia tanah mencuat di publik. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Abdul Djalil pun angkat bicara mengenai maraknya kasus mafia tanah ini.
Dikatakan, dalam sambutan acara penyerahan sertifikat tanah secara simbolis dan peresmian Rumah Layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang di Bandungan, Kabupaten Semarang, Senin (6/12/2021), mafia tanah yang ketahuan sudah banyak dan ditindak.
“Di kota-kota besar kita sekarang perangi mafia tanah. Mungkin di Kanwil Jateng tidak ada, atau belum ketahuan ada. Di Jakarta mafia tanah luar biasa. Mafia tanah tidak banyak, tapi temannya banyak sekali,” ujarnya.
Menurutnya, mafia tanah banyak sekali mucul, karena selama ini tidak pernah diungkap. Diakui, sudah banyak oknum di instansi terkait, seperti aparat penegak hukum (APH), PPAT, Pengadilan, dan lainnya yang menjadi ‘teman’ mafia tanah.
“Di Jawa Tengah masyarakatnya taat hukum, tidak ada atau belum diketahui. Pak Kanwil (Kepala Kantor Wilayah, red) kalau ada kita perangi. Pak Presiden sampaikan mafia tanah tidak boleh menang, saya akan kejar sampai ke ujung langit. Iya kan,” tegasnya.
Dalam acara penyerahan sertifikat tanah tersebut turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Dwi Purnama, Kepala BPN Kabupaten Semarang Arya Widya Wasista, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika HA, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening, perwakilan Kejari Ambarawa, Dandim 0714/Salatiga, dan Bupati/Walikota daerah penerima sertifikat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan agar dibuat tim khusus atau ad hoc dari Kementerian ATR/BPN, untuk percepatan sertifikasi aset negara dan daerah.
“Kita sudah WTP sepuluh kali, tapi selalu saja dari BPK ada catatan soal aset negara atau daerah,” kata Ganjar.
Setelah ditelusuri, lanjut Ganjar, catatan mengenai aset itu ternyata meliputi jalan hingga sepadan sungai. Dahulu aset-aset itu tidak pernah terpikirkan musti disertifikasi. Usulan itu juga untuk mencegah adanya sengketa kepemilikan aset negara yang diakui oleh pihak lain.
“Ada tim yang menangani secara khusus. Kalau perlu dari kementerian ada tim adhoc yang mengelola khusus aset Negara, termasuk aset daerah. Kalau itu bisa dilakukan maka kita bisa membantu bagaimana teknisnya, prosedur, anggarannya,” bebernya.
Menurut Ganjar, agar penyelesaian bisa dilakukan dengan cepat, batas waktu bisa disiapkan, dan target yang musti dituntaskan. Ia bahkan berharap ada kebijakan yang segera dibuat mengenai tanah musnah.
“Pak Menteri mengatakan Kanwil-kanwil dan Kantah-kantah siap untuk diperintahkan kerja sama dengan kita. Maka ini yang akan kita dorong,” ungkap Ganjar, seusai acara.
Menteri ATR/BPN Sofyan Abdul Djalil menyampaikan, terkait hal itu pihaknya memiliki program percepatan sertifikasi aset pemerintah. Setiap kantor wilayah ada yang melakukan supervisi. Ia juga mengakui, aset negara itu harus segera dilakukan sertifikasi sebab sudah banyak kasus aset negara yang hilang atau diakui pihak lain.
“Kami sudah ada program percepatan sertifikasi aset negara, ada supervisi di setiap kantor wilayah biar aset negara atau daerah itu bisa didaftarkan dan disertifikatkan. Banyak aset yang sudah hilang, atau dikuasai pihak lain, ini menjadi masalah di kemudian hari. Untuk proses ini sebagai contoh kami sudah bantu sertifikasi aset tiang listrik milik PLN untuk disertifikatkan,” tandasnya.
Bersamaan kegiatan tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil secara langsung meresmikan Rumah Layanan ATR/BPN Kabupaten Semarang. Selain itu meresmikan secara simbolis Kantor BPN Pemalang, Kantor BPN Jepara dan Kantor BPN Demak.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN melakukan penanaman secara simbolis sebanyak 1.000 bibit alpukat di demplot pembibitan tanah redistribusi di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan.
Turut mendampingi dalam penanaman Kepala Kanwil BPN Jateng Dwi Purnama, Kepala BPN Kabupaten Semarang Arya Widya Wasista, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening, dan jajaran forkompimda Kabupaten Semarang.
Dwi Purnama dalam kesempatan itu mengatakan, telah diserahkan sertifikat tanah redistribusi kepada warga Bandungan, sebanyak 3.261 bidang kepada 1.368 KK, luasan rata-rata per bidang 450 meter2, dengan total luas 141 hektar.
“Ini sebagai perwujudan penatanaan agraria. Tanah telah digarap masyarakat lebih maksimal, selain itu kita buat demplot pembibitan yang nantinya warga sekitar bisa mengambil dari sini. Bibit sudah siap alpukat,” ujarnya.
Disebutkan Dwi, bibit ditanam merupakan bantuan dari Djarum Foundation sebanyak 1.000 bibit alpukat dan 1.000 pohon untuk resapan air di daerah longsor. Selain itu di lokasi redistribusi warga Kenteng mendapatkan bantuan dari Pertamina berupa membangunan fisik jalan sekitar 200 meter.
“Akses jalan yang tadi kita lalui hingga bisa sampai di demplot ini dikerjakan swadaya warga penggarap lahan dibantu Pemkab Semarang. Masih ada jalan perlu dibenahi menghubungkan demplot sampai lokasi konservasi sekitar 200 meter, akan dikerjakan warga bantuan dari PT Pertamina,” ungkapnya di hadapan Menteri Sofyan Abdul Jalil dan tamu undangan. (muz)
