Nama Ketua KPK Muncul di Sidang Suap

Firli Bantah Terima Uang

Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri

JATENGPOS.CO.ID, PALEMBANG – Nama Ketua KPK Firli Bahuri disebut-sebut dalam sidang kasus suap kepada terdakwa Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani. Firli disebut mendapatkan alokasi dana.

Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (7/1). Dilansir dari Antara, dari proses penyadapan terungkap bahwa terdakwa penyuap yakni Elvyn MZ Muchtar, akan memberikan sejumlah uang kepada Firli Bahuri semasa menjabat Kapolda Sumsel.

Kuasa Hukum terdakwa Ahmad Yani, Maqdir Ismail bahwa tudingan bahwa terdakwa penyuap, yakni Elvyn MZ Muchtar yang memberikan sejumlah uang kepada Firli Bahuri semasa menjabat Kapolda Sumsel, tidak bisa dibuktikan hanya dari penyadapan.

“BAP hanya menerangkan percakapan antara Elvyn dan kontraktor Robi bahwa Elvyn akan memberikan sejumlah uang ke Firli Bahuri, sementara Firli tidak pernah dimintai konfirmasi apakah benar dia menerima uang atau tidak,” ujar Maqdir Ismail.

Dalam sidang kedua dengan agenda membacakan eksepsi tersebut, Maqdir menegaskan bahwa Ahmad Yani tidak berniat meminta commitment fee sebesar Rp 22 miliar dari kontraktor Robi Pahlevi yang juga berstatus terdakwa.

Komitmen fee tersebut merupakan inisiatif Elvyn yang mengatur jalannya 16 paket proyek senilai Rp132 miliar, termasuk upaya memberikan USD 35 ribu kepada Firli Bahuri yang saat itu menjabat Kapolda Sumsel.

Maqdir menjelaskan, Elvyn memanfaatkan silaturahmi antara Firli Bahuri dan Ahmad Yani pada Agustus 2019 untuk memberikan uang senilai USD 35 ribu. Uang tersebut dimintakannya dari terdakwa Robi, yang saat itu berhasrat mendapatkan 16 paket proyek jalan.

Elvyn lantas menghubungi keponakan Firli Bahuri yakni Erlan, Elvyn memberi tahu bahwa ia ingin mengirimkan sejumlah uang kepada Firli Bahuri.

“Tetapi kemudian dijawab oleh Erlan, ‘ya, nanti diberi tahu, tapi biasanya bapak tidak mau’,” kata Maqdir.

Percakapan itu ternyata disadap oleh KPK. Namun Maqdir mengkritisi, mengapa KPK justru tidak memberitahu kepada Kapolri mengenai informasi Kapolda Sumsel akan diberi sejumlah uang oleh seseorang.

“Sepatutnya upaya pemberian uang itu diketahui Kapolri, kan sudah ada kerja sama supervisi antara KPK dan Polri, meski demikian tidak juga terbukti bahwa Kapolda menerima uang itu,” tutur Maqdir.

Selain menyebut dakwaan tidak tepat, Maqdir menuding BAP dan dakwaan terhadap Ahmad Yani juga bermaksud menjatuhkan citra Firli Bahuri yang pada saat itu ikut kontestasi Ketua KPK.

“Dari majalah Tempo bisa dilihat bahwa ada upaya menjegal pak Firli agar tidak jadi Ketua KPK, harusnya mereka (eks komisioner KPK) legowo Pak Firli jadi Ketua KPK, bukan malah dibusukkan,” jelas Maqdir.

Mendengar eksepsi tersebut, JPU KPK, Roy Riadi, mengaku terkejut karena pertemuan-pertemuan tersebut tidak pernah terungkap, kecuali bukti percakapan antara Robi dan Elvyn.

“Sejujurnya kami baru tahu ada pertemuan itu, tapi itu kan pengakuan Elvyn yang diceritakan penasihat hukum Ahmad Yani,” kata Roy.

Terkait penyadapan yang dimaksudkan penasihat hukum Ahmad Yani agar KPK seharusnya memberi tahu Kapolri terkait upaya pemberian uang dari Elvyn, Roy menyebut itu bagian dari penyelidikan.

“Pak Kapolda (Firli) juga saya rasa tidak minta uang, karena bisa jadi yang diberi uang itu tidak tahu bahwa mereka akan diberi uang, kalau dari keterangan si pemberi uang ya sah-sah saja,” kata Roy.

Ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan mengenai persidangan yang menyeret namanya ini, Firli menyanggah mentah-mentah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Saya tidak pernah menerima apa pun, dari siapa pun. Saya pasti tolak. Keluarga saya juga pasti menolak,”

“Saya tidak pernah menerima sesuatu yang bukan hak saya. Jadi saya pastikan saya tidak menerima hadiah atau janji apa pun,” imbuh Firli.

Firli menegaskan apa yang disampaikannya bukan sebagai bantahan karena memang tidak ada pemberian apa pun padanya. Firli juga merujuk pada pernyataan pengacara Ahmad Yani bahwa pemberian padanya tidak ada.

“Memang tidak ada. Pengacara juga sudah sangat jelas bahwa tidak ada,” kata Firli.

“Saya sejak awal jadi polisi, saya sampaikan kepada seluruh keluarga saya, jangan menerima apa pun dari orang. Begitu juga di lingkungan kerja, saya melarang staf kantor saya, ajudan, dan orang-orang di lingkungan saya. Jangan pernah menerima apa pun dari siapa pun. Itulah sikap integritas yang saya pegang. Istri saya tidak pernah menerima uang selain gaji saya,” imbuh Firli menegaskan.

Dalam kasus ini, Ahmad Yani didakwa menerima USD 35 ribu dan Rp 22 miliar serta 1 unit mobil pikap Tata Xenon HD dan 1 unit Lexus. Jaksa menyebut uang dan mobil itu didapat Ahmad Yani dari kontraktor bernama Robi Okta Fahlevi. Pemberian itu disebut agar Robi mendapatkan 16 paket proyek di Muara Enim. Disebutkan pula bahwa Ahmad Yani mempersilakan Robi berhubungan dengan Elfin Mz Muchtar sebagai Kabid Pembangunan Jalan Dinas PUPR Muara Enim untuk urusan proyek itu.(ant/udi)