JATENGPOS.CO.ID. SURABAYA- Lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Keputusan itu membuat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin geleng-geleng kepala. Ia tak menyangka perilaku sesat menurut agama itu diperbolehkan.
“Saya kaget sekali berita itu. LGBT itu sesuatu yang sama sekali tidak ditoleransi agama apapun. Apalagi agama Islam,” kata Lukman usai menghadiri Tanwir I Aisyiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (20/1/2018).
Apapun alasannya, lanjut Lukman, semua agama tidak menoleransi tindakan perilaku LGBT. Dia mengaku tak bisa berkomentar banyak terkait hal itu “Jadi ya ditanyakan lebih lanjut kepada yang bersangkutan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengungkapkan ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku LGBT.
“Saat ini di DPR sedang dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT,” kata dia saat menghadiri acara yang sama Tanwir I Aisyiyah di Surabaya, Sabtu.
Namun saat ditanya fraksi mana saja yang menyetujui, Zulkifli enggan menyebutkan dan memastikan Fraksi PAN di DPR menolak.
Dalam Tanwir Aisyiyah, Lukman juga menyoroti tentang terjadinya pergeseran nilai-nilai yang disebabkan mudahnya anak mendapat informasi dari gawainya. Hal itu berdampak bergesernya relasi hubungan orang tua dan anak.
“Dulu bebicara dengan orang tua atau guru tidak boleh menatap matanya itu seperti menantang. Tapi sekarang nilai menghormati orang tua itu tidak lagi diperagakan,” katanya.
Menurut dia pendidikan bagi orang tua jauh lebih penting untuk membendung hal tersebut. Dari orang tua yang terdidik lah akan lahir anak-anak yang berkualitas.
“Menjadi orang tua di masa sekarang jauh lebih kompeks dibanding zaman dulu. Sekarang anak-anak lebih cepat dewasa matang. Dari sisi informasi jauh lebih mendapatkan aksesn mendapat informasi. ‘Gadget itu 10 kali lipat dari pada kita kecepatannya,” tuturnya.
Sementara adanya lima fraksi nyeleneh itu ditanggapi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan.
Menurutnya, menunjukan di negeri ini masih terjadi kesenjangan politik. Kesenjangan politik tersebut dibuktikan dengan banyaknya keinginan masyarakat yang justru berlawanan dengan partai politik atau pun para anggota DPR, yang sejatinya mewakili suara rakyat.
“Saat ini masih terjadi juga kesenjangan politik. Kesenjangan politik seperti apa? Ya lihat saja masyarakat maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut. (ant/muz)
