JAKARTA. JATENGPOS.CO.ID- Anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufthi memberikan catatan terkait kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Diharapkan yang disampaikan dapat menjadikan kinerja PUPR lebih baik, berimbas pada pembangunan yang lebih cepat maju.
“Pertama, terkait pengembangan SDM (PUPR, red) yang begitu hebat, bisa nggak mengukur kinerja masing-masing instansi yang dikembangkan. SDM yang super spesialis, misalkan, mereka mengerjakan selama 1 jam itu berapa output yang bisa dihasilkan. Misalkan 8 jam bisa menyelesaikan berapa item,” ujar Ali.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen, Itjen, Dirjen Bina Konstruksi dan Kepala BPSDM Kementerian PUPR dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, pembahasan program kerja Tahun 2023 dan lain-lain yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Menurut politisi Partai Golkar ini, problem SDM selama ini akseralasi kerja mereka belum bisa diukur secara baik. Sehingga kadang menemukan orang-orang pintar namun tidak bisa cepat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab profesinya.
“Jangan-jangan kemampuan mereka hanya sebatas pada wilayah kognisi saja. Mereka memiliki ekselarasi kecerdasan intelektual luar biasa tapi apeksi psikomotoriknya belum bisa kita ukur. Kecepatan dan kedisiplinan menyelesaikan pekerjaan itu penting,” tandasnya.
Kedua, Ali berharap capaian prestasi Itjen PUPR dapat dikoneksikan dengan hasil kinerja yang baik. Itjen PUPR mengasilkan sebuah produk yang baik seharusnya yang diawasi juga hasilnya baik. Seperti proyek pengerjaan jalan yang dinilai kualitasnya masih kurang baik.
“Sejak dulu heran kenapa pengerjaan jalan kita tidak pernah selesai. Dibangun tahun ini tahun depan rusak. Terus terusan begitu. Diperlukan pengawasan yang baik, akan menghasilkan kualitas yang baik,” jelasnya.
Selanjutnya, Ali mempertanyakan masalah lelang yang dinilai selalu dimenangkan oleh rekanan yang nilai penawarannya rendah. Bahkan, ada yang lari sebelum selesai pengerjaan proyek. Ia menyarankan agar persyaratan menggunakan pola pendekatan kualitatif.
“Seharusnya cara berfikir kualitatif itulah syarat rekanan yang dimenangkan. Bukan pendekatan murah. Kalau persepektif kita kualitatif, kalau bisa menjelaskan secara linier maka itulah yang memenuhi syarat untuk dimenangkan,” pungkasnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam kesempatan ini meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR untuk melakukan evaluasi rutin terhadap proses lelang, utamanya pada kontrak di bawah 80% demi terwujudnya kualitas konstruksi yang baik. Serta meningkatkan percepatan sertifikasi terampil bagi peserta yang mengikuti pendidikan vokasi.
Tak hanya itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan Komisi V meminta Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Konstruksi dan BPSDM Kementerian PUPR untuk meningkatkan pengelolaan, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
”Serta kerjasama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan intern demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan,” tandas Lasarus. (muz)
