JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA– Pemprov Jawa Tengah (Jateng) terus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui pembentukan Badan Pembangunan dan Kerjasama Aglomerasi Wilayah I, II, dan III.
Ketua Pansus SOTK DPRD Jateng Dwi Yasmanto mengungkapkan hal itu saat memimpin rombongan melakukan konsultasi ke Kemendagri, Selasa (30/4/2025).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Jateng, dengan tujuan mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota, mengingat luas dan beragamnya kondisi geografis wilayah tersebut.
“Diharapkan badan ini juga dapat menjadi wadah penyelesaian masalah lintas wilayah dan lintas kabupaten/kota secara lebih terkoordinasi dan efektif,” ucapnya.
Kepala Sub Direktorat Wilayah II Kementerian Dalam Negeri, Salman Al Farisi, menyampaikan dukungannya atas pembentukan badan ini selama prosesnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Sementara, sejumlah Panitia Khusus (Pansus) Raperda SOTK DPRD Jateng pun menyoroti pembentukan badan ini, terutama dari segi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Wakil Ketua Pansus DPRD Jateng, Anton Lami Suhadi, menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan kendala dalam implementasi.
Anggota Pansus juga menyoroti pentingnya otoritas pimpinan badan. Disampaikan Sumarsono dan Yusuf Hidayat, mempertanyakan eselonisasi dari kepala badan yang akan dibentuk. Mereka menilai, apabila badan tersebut dipimpin oleh pejabat eselon III, maka efektivitas koordinasi dan pencapaian program akan sulit tercapai.
Menanggapi hal tersebut, Salman Al Farisi menegaskan bahwa sesuai regulasi, badan harus dipimpin oleh pejabat eselon II. Hal ini penting agar struktur kelembagaan dan tanggung jawab kerja sejalan dengan nomenklatur serta target kinerja yang ingin dicapai.
Yang menjadi perhatian yaitu Pembentukan Badan Pembangunan dan Kerjasama Aglomerasi Wilayah di Jateng merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi untuk mendekatkan layanan publik dan menyelesaikan isu lintas daerah secara terkoordinasi.
Meski mendapat dukungan dari Kemendagri dan DPRD, perhatian khusus diberikan pada aspek struktur kelembagaan, terutama terkait eselonisasi pimpinan badan agar efektivitas dan sasaran program dapat tercapai secara optimal. (muz)
