JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA- Politisi Ahmad Sahroni dikabarkan tidak lagi menjadi pimpinan Komisi III DPR RI. Fraksi Partai NasDem memutuskan menggantinya. Berdasarkan pesan beredar di kalangan wartawan, Jumat 929/8) surat penggantian Sahroni dari pimpinan Komisi III DPR bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025.
Surat itu ditandatangani langsung oleh Viktor Bungtilu Laiskodat selaku Ketua Fraksi Partai NasDem. Sahroni sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem juga meneken surat tersebut.
Dalam surat yang beredar, disebutkan Ahmad Sahroni diganti dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ia kini dipindahkan sebagai anggota Komisi I DPR.
Sementara itu, posisi wakil ketua yang ditinggalkan Sahroni diisi Rusdi Masse Mappasessu. Rusdi Masse sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR.
Pergantian Sahroni banyak yang mengaitkan dengan statemennya yang berujung blunder. Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu kembali menjadi sorotan publik setelah menanggapi wacana pembubaran lembaga legislatif dari para pendemo.
Ia menyebut kritik yang meminta pembubaran DPR sebagai sesuatu yang berlebihan dan bahkan melabeli pihak yang menggaungkan wacana tersebut sebagai “orang tolol”. “Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini, belum tentu,” ujar Sahroni usai kunjungan kerja di Sumatera Utara, Jumat (22/8).
Ia menambahkan kritik sah-sah saja, namun meminta agar tidak sampai mencaci maki. Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial X dan menjadikan nama Ahmad Sahroni trending.
Sahroni mengunggah satu foto di akun Instagram pribadinya @ahmadsahroni88. Foto yang diunggah menampilkan gambar sosok pria mengenakan topeng anonim dengan teks narasi “Makin banyak orang tolol yang bangga akan ketololannya.”
Sebelumnya, Ahmad Sahroni sempat menjadi sorotan publik saat bicara terkait gaji dan tunjangan para anggota DPR. Ia meminta masyarakat untuk tidak melihat nominalnya yang dianggap fantastis.
“Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Nggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, wow gila DPR semau-maunya gitu. Dapet duit senang-enaknya ngelakuin hal. Nggak,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).
Ia menyebut anggota DPR akan membagi rezeki yang dipunya kepada masyarakat. Namun, ia memandang 580 anggota dewan pasti memiliki cara tersendiri dalam mendistribusikan hal tersebut.
“Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu ya ini uangnya, uang gajian gue, gue kasih ya sama kalian. Nggak perlu,” tandasnya.
“Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya. Itu istilah.Tapi lagi-lagi, teman-teman anggota DPR 580 anggota DPR ini adalah punya empati keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing,” tambahnya.
Ia menilai tunjangan yang didapat oleh anggota DPR RI lebih hemat daripada rumah dinas yang sebelumnya didapat. Sahroni menyebut biaya perawatan rumah dinas jika dikalkulasi lebih besar dari Rp 50 juta.
“Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp 50 juta. Kenapa, karena biaya perawatan itu tak terhingga, banyak rusak AC-lah, perlengkapan di dalamnya.
Kenapa waktu itu banyak yang dikasih masukan, lebih baik dikasih tunjangan tunai. Di mana tidak memberatkan negara, agar posisinya tidak, anggaran negaranya tidak terganggu,” kata dia. (dbs/muz)
