JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA- Upaya pengentasan kemiskinan di desa perlu didorong untuk bertransformasi dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi produktif. Dalam transformasi itu, peran dan partisipasi pemuda harus didorong sebagai motor penggerak pembangunan desa.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Kepada Komisi E, Riza memaparkan transformasi pengentasan kemiskinan desa mencakup penguatan tiga aspek utama: peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasi, akses terhadap permodalan usaha, dan perluasan jaringan pasar.
“Skema itu mampu mendorong masyarakat desa tidak hanya sebagai penerima bantuan tapi juga pelaku ekonomi produktif,” ujarnya.
Riza menegaskan, pemberantasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi masuk dalam Program Asta Cita Presiden Prabowo. Karena itu, semua daerah diminta menggerakkan OPD untuk berkolaborasi meningkatkan peran pemuda.
“Sekarang ada pemuda pelopor pedesaan perlu ditonjolkan. Semua daerah harus bisa menggerakkan masing-masing OPD supaya bisa berkolaborasi untuk meningkatkan peran pemuda membangun desa dan memberantas kemiskinan,” tegasnya.
Data Kemendes PDTT 2025 mencatat angka kemiskinan perdesaan nasional masih 12,22%, lebih tinggi dibanding perkotaan 7,26%. Di Jateng, kemiskinan perdesaan per Maret 2025 sebesar 10,98% atau 1,93 juta jiwa. Sementara Indeks Pembangunan Pemuda Jateng 2025 baru 54,67, masih kategori sedang, dengan indikator partisipasi angkatan kerja pemuda 61,83%.
Ekonomi Kreatif Ruang Luas untuk Pemuda
Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, menambahkan peran pemuda strategis sebagai katalis transformasi. Pada sektor pertanian, pemuda didorong menjadi pelaku usaha berbasis teknologi smart farming dan pemasaran digital.
Di sektor perikanan, pemuda dapat mengembangkan usaha pengolahan hasil dan rantai distribusi. Adapun pada sektor kerajinan, keterlibatan pemuda penting dalam inovasi desain dan penetrasi pasar berbasis digital.
“Kami akui tidak semua pemuda tertarik pada sektor pertanian. Karena itu program perlu dirancang dalam berbagai jalur, termasuk ekonomi kreatif, jasa, hingga sektor digital. Fleksibilitas program menjadi faktor kunci menjawab keragaman aspirasi pemuda desa,” jelas Samsul.
Data BPS 2025 menyebut 60,8% pemuda desa Jateng bekerja di sektor pertanian, namun 42% di antaranya sebagai pekerja keluarga tidak dibayar. Di sisi lain, penetrasi internet di desa Jateng sudah 74,3%. Artinya, peluang ekonomi digital terbuka lebar bila didukung pelatihan dan akses pasar.
Samsul juga menyoroti sinergi lintas sektor. Selama ini program dari berbagai kementerian sampai daerah kerap berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi tumpang tindih.
“Diperlukan penguatan koordinasi melalui integrasi perencanaan berbasis desa, seperti dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes,” katanya.
Pemerintah daerah didorong berperan sebagai penghubung antarprogram, sementara pemerintah pusat memastikan sinkronisasi kebijakan dan anggaran.
“Ada peraturan prioritas, pemda bisa mengeluarkan pergub, perbup, perwal untuk percepatan penanganan kemiskinan termasuk di dalamnya kolaborasi dan sinergi antar-OPD. Jangan ada lagi kebijakan yang tumpang tindih dan ego sektoral,” tegas Samsul.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, berharap pengentasan kemiskinan desa tidak hanya bersifat sementara tapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Khususnya, pemuda sebagai motor penggerak utama untuk bisa mendongkrak keluar dari Desil I hingga V,” ujarnya.
Ia menyebut, setelah program berbasis desa, kini perlu lebih spesifik menyasar pemuda. “Setelah dilihat, pemuda di Jateng ini masih ada yang masuk desil I–IV. Peluang IT masih terbuka lebar dalam industrinya,” tambah Yudi.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jateng 2025 mencatat 28,6% penduduk usia 16–30 tahun masuk Desil 1–4, kategori miskin dan rentan miskin. Sebagian besar berada di wilayah selatan Jateng: Wonogiri, Kebumen, Banyumas, Banjarnegara.
“Kepada Wamendes dan jajarannya, kami berharap pemerintah fokus menekan kemiskinan. Termasuk di dalamnya, meningkatkan peran pemuda,” tutup Yudi.
Kemendes PDTT sendiri menargetkan 5.000 Desa Mandiri Baru pada 2026 dan penurunan kemiskinan perdesaan ke 9% pada 2029. Kunci utamanya, pemuda desa tidak lagi jadi penonton, tapi pemain utama ekonomi produktif. (set/muz)
