JATENGPOS. CO. ID, JAKARTA- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., mengatakan, setidaknya ada empat syarat bagi Calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri.
Pertama, calon wapres harus sosok bersih dan berkualitas. Yakni memiliki pengalaman dan track record yang baik. Harus terhindar dari kasus hukum atau berpotensi kasus hukum.
“Sehingga tidak menjadi beban presiden Pak Prabowo nantinya. Bagaimana dia akan membenahi negara ini kalau dia sendiri punya beban di bidang hukum,” katanya, saat dihubungi Jateng Pos.Co.Id, Jumat 13 Nopember 2026.
Kedua, capon wapres harus memiliki chemistry dan sinergitas dengan presiden Prabowo. Sehingga jalanya pemerintahan nantinya tidak diganggu oleh konflik-konflik internal mereka. Ketiga, calon wapres harus berpengalaman di bidang politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan di level nasional, bukan sekadar daerah.
“Karena pemerintahan saat ini menghadapi masalah-masalah yang sangat rumit yang berkaitan dengan masalah regional dan internasional. Maka wakilnya harus menjadi partner yang baik bagi pak Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan,” imbuhnya.
Syarat kempat, sosok yang dicalonkan harus dari partai pengusung, baik partai yang lolos di parlemen maupun non parlemen (yang tidak lolos), dan calon dari keterwakilan daerah (DPD RI).
“Kalau sudah terpenuhi hal-hal tersebut, maka harus kita lihat dari aturan yang bisa dicalonkan atau mencalonkan wakil presiden, yaitu pertama adalah yang berasal dari partai pengusung saat Prabowo-Gibran maju berpasangan. Pertama, adalah partai pengusung yang ada di parlemen, kedua partai pengusung non parlemen. Ketiga pak Prabowo harus mempertimbangkan keterwakilan daerah yang bisa direpresentasikan para anggota DPD (Dewa Perwakilan Daerah). Sebab mereka mewakiki seluruh daerah yang dipilih oleh rakyat daerah melalui pemilu. Dari keterwakillan partai politik baik parlemen dan non parlemen plus DPD, baru kita masuk siapakah kira-kira sosok yang bisa mewakili/representasi dari partai politik dan DPD tersebut,”terang Prof Juanda.
Prof Juanda mengatakan, dari parpol yang ada di parlemen, Gerindra Ketua Umumnya langsung presiden Prabowo. Untuk Sekjen Sugiono, menurutnya mungkin saja maju calon wapres, tetapi ada yang lebih senior, yaitu Ahmad Muzani (Ketua MPR) dan Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR RI).
“Ahmad Muzani sudah menjadi ketua MPR kalau didorong menjadi wapres kurang pas, dia sudah menjadi pejabat negara sejajar dengan presiden. Senior kedua Prof Sufmi Dasco Ahmad, yang sangat dekat secara kepartaian maupun kemistri dengan Pak Prabowo dalam mengelola politik dan pemerintatan. Menurut saya, dari Gerindra yang tepat menjadi calon wakil presiden adalah Prof Doktor Sufmi Dasco Ahmad. Dia punya visi pengalaman dan denyut politik cukup menumpuni dikenal kalangan luas.”
Sementara dari PAN, Ketua Umumnya Zulkifli Hasan, menurutnya punya kedekatan konfrehensif dan obyektif dengan Prabowo. Dia juga punya loyalitas dan sudah lama menjadi pemimpin nasional. Berulang kali menjadi menteri. PAN sejarahnya juga selalu berjuang bersama Prabowo. Maka Zulkifli dianggap berpotensi dan layak menjadi calon wapres.
“Nah untuk Golkar, saya tidak bisa menilai seseorang yang belum saya tahu, ketua Umumnya Bahlil. Dia baru masuk level politisi nasional dan jadi ketua umum Golkar. Kalau lihat kinerja dari luar orang ini memang lincah, tetapi saya belum bisa menilai lebih lanjut, saya belu bisa melihat secara mendalam karakteristiknya. Sehingga saya tidak merekomendasi apa-apa. Itu terserah pak Prabowo saja.”
Termasuk dari Partai Demokrat dengan Ketua Unumnya AHY. Menurut Prof Juanda juga baru masuk panggung politik nasional. AHY perlu pengalaman satu periode lagi untuk jadi wapres. Walaupun dari partai pengusung, untuk sosok Bahlil dan AHY, Prof Juanda tidak bisa merekomendasikan apa-apa.
“Ada lagi partai pengusung di luar parlemen, banyak tokohnya. Tapi dari sekian banyak itu yang saya bisa komentari adalah Prof Yusril Ihza Mahendra. Pengalamanaya di bidang pemerintah, bidang politik, penguasaan bidang tata negaranya tidak diragukan lagi. Ini bisa jadi calon wakil presiden potensial. Saya sudah lama bergaul sama beliau, baik secara akademisi maupun sebagai lawyer,”jelas Prof Juanda.
Sosok terakhir yang potensial masuk radar calon wapres, menurut Prof Juanda adalah Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Dia adalah representasi dari DPD RI yang banyak mewakili daerah. Masih muda dan banyak pengalaman pemerintahan.
“Saya lihat ada sosok seseorang yang masih muda, yaitu Ketua DPD RI Pak Sultan Bachtiar Najamudin, yang tentu bisa masuk kemana-mana. Karena dia non partai. Selain itu, dia juga mewakili daerah, maka dia sangat potensial dan sangat layak untuk menjadi calon wakil presiden, dan bahkan jadi wakil presiden,”yakinnya.
Pakar Hukum Tata Negara ini juga menilai, Sultan Najamudin punya kedekatan dengan presiden Prabowo. Sultan juga loyal kepada Prabowo. Bahkan menurutnya, Prabowo juga yang merestui Sultan menjadi Ketua DPD.
“Dia sangat dekat dengan Pak Prabowo, dia loyal juga kepada Prabowo. Karena beliau dulu jadi Ketua DPD juga atas restunya Prabowo.”
Sultan juga dianggap masih muda dan masih energik. Wawasan nasional dan internasionalnya sangat bagus. Dua peridoe menjadi anggota dan sekarang ketua DPD RI. Dia juga pernah menjadi wakil gubernur Bengkulu.
“Kemampuanya oke, representasi orang muda, keterwakilan daerah, dan tentu bisa bergaul dengan partai politik, dia juga mampu menyelesaikan tugas-tugas daerah yang sekarang kita hadapi. Maka sosok pak Sultan layak dipertimbangkan untuk menjadi calon wakil presiden,”tegasnya.
Untuk sosok Puan Maharani (Ketua DPR RI), menurutnya bukan dari partai pengusung. Tetapi kalau dari segi kemampuan mumpuni dan mau dicalonkan wakol presiden, sepanjang partai pengusumg setuju bisa juga untuk dipertimbangkan.
Sebagai informasi, Gibran mengundurkan diri sebagai Wapres setelah mendapat tekanan politik terkait keabsahan ijasah pencalonan wapres, Kamis 12 November 2026. Sebagai gantinya, presiden Prabowo punya waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR (terhitung sejak MPR menjadwalkan sidang). Sedangkan MPR punya waktu 60 hari untuk memilih salah satunya untuk menjadi wapres mendampingi Prabowo. (jan)
