Guru Besar UNS dan Undip Ingatkan Presiden Prabowo Soal Cawapres: Salah Ambil Keputusan, Menyesal di 2029


JATENGPOS. CO. ID, SOLO – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Dr H Jamal Wiwoho SH, M.Hum dan Guru Besar Ilmu Perundang-undangan dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum punya pandangan yang sama, soal bursa Calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

“Semua tahu, itu hak prerogratif presiden. Jika pilihannya sesama partai Gerindra, dan selama 3 tahun kinerjanya baik. akan menjadi social capital 2029. Sebaliknya, kalau buruk, bisa jadi masalah serius dan bisa menyesal di 2029,” kata Prof Jamal Wiwoho, Mantan Rektor UNS 2019-2024 itu di Solo.

Ini mirip gambling. Sangat berisiko buat masa depan Partai Gerindra sendiri. Apalagi di era media digital, yang daya rusaknya sangat tinggi dan massif. Netizen berpotensi resisten dan mengubah persepsi karena “salah pilih” pendamping.

“Ya memang secara hukum dan perundang-undangan tidak ada larangan presiden-wapres dari partai yang sama. Cuma etika politiknya perlu dilihat, etis nggak? Publik akan terluka, dan menilai partai ini menjalankan politik jalanan dan menghalalkan semua cara?” sambung Prof Lita, di Semarang.

Dua profesor itu mengingatkan, publik memiliki standar etik yang juga perlu dipahami Presiden Prabowo. “Kayak partai hanya ada satu saja sih? Partai lain akan bilang, terus ngapain kalau kami enggak diberi wakil? Itu salah satu pertimbangan kalau kita mau melihat dari sisi etika politik. Kita harus ngerti apa yang sebetulnya dirasakan dan diinginkan masyarakat.” lanjut Prof Lita.

Prof Jamal juga mengingatkan, tidak ada salahnya presiden mendengar aspirasi yang berkembang. Misalnya kemungkinan mempertimbangkan sosok profesional dan keterwakilam daerah (DPD). Mengingat pemimpin nasional tidak hanya urusan Jakarta. Tetapi seluruh wilayah yang kebanyakan terdiri dari pulau-pulau dengan masalah daerah yang komplek.

Seperti diketahui, ada 4 pimpinan DPD RI, yang namanya sedang ramai diperbincangkan sebagai kandidat Cawapres. Mereka itu Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan tiga wakil ketuanya, GKR Hemas, Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung, yang merupakan representasi daerah di Jakarta.

Baca juga:  Menko Airlangga Dorong Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat di Muara Enim

“Untuk peluang wapres, keterwakilan daerah atau orang- orang DPD RI, itu perlu dipertimbangkan. Meskipun hak prerogatif ada di presiden. untuk mengusulkan 2 nama, apakah itu dari parpol, profesioanl, atau DPD RI. Boleh-boleh saja dipertimbangkan, tapi semua kembali kepada hak prerogatif presiden,” kata Prof Jamal.

Sebab menurut Prof Jamal, konstitusional Undang-undangnya mengatakan, presiden mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih secara voting. Dari 580 suara DPR RI plus 152 anggota DPD RI, yang memilih total 732 suara. Peraih suara terbanyak akan dilantik menjadi wapres sampai masa jabatanya habis.

Secara konstitusi, menurutnya, Prabowo bisa mengambil wapres dari kalangan mana saja tergantung selera. “Apabila wapres mundur (bukan karena impeachment), presiden punya waktu untuk mengajukan dua calon wapres. Apakah partai pengusung atau bukan, atau profesional, DPD RI, ilmuwam atau tehnokrat, tidak ada batasan,” ungkapnya.

“Karena itu sekarang semuanya sami’na wa ‘athokna, kira-kira pie pak presidene. Saya kira juga ada keengganan para ketua parpol. Presiden juga ingin mendengar suara ketua parpol, ada ga ketua partai politik yang ingin mengusung atau mengusulkan ke presiden. Presiden kan menawarkan itu sebetulnya, tapi pasti tidak ada yang berani,” katanya.

Dia mencontohkan, “Kalau melihat AHY (Demokrat), Sulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB)), hampir semua ketua parpol ada di kebinet. Semua ex officio menjadi Menko. Mereka sudah tidak ada yang mengajukan, biarlah presiden saja (yang menentukan wapres) kira-kira kan begitu,” kata dia.

Kalau ingin legitimate, menurutnya, dua calon wapres yang diajukan Prabowo, harus tahu karakteristik idiologi Prabowo sendiri. Maka pilihanya bisa jadi dari partai Gerindra. Ada Sufmi Dasco, Ahmad Muzani, Sugiono. Tapi apakah tidak resisten presiden-wapres satu partai, pasti ada plus-minusnya.

Baca juga:  Tingkatkan Testing dan Tracing untuk Cegah Penyebaran Covid-19 Lewat Pemudik

“Plusnya Gerindra makin perkasa, mudah koordinasi lahir batin, karena ada dalam satu kotak yang sama sekali tidak ada sudut-sudut atau penghalang chemistrynya satu perahu. Kalau kinerja baik, itu social capital 2029. Tetapi seandainya tidak, akan menjadi masalah yang cukup serius (buat Prabowo) pada 2029,” kata dia.

Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, S.H., M.Hum., berpendapat, boleh-boleh saja Presiden Prabowo mengambil dari internal partainya. Namun secara etika politik, hal itu kurang elok karena menciderai hati rakyat yang tidak suka presiden-wapres dari satu partai Gerindra.

Menurut Prof Lita, masyarakat tidak suka dengan nama-nama yang muncul dari Gerindra. Seolah-olah negara ini hanya milik mereka dan untuk kepentingan kelanggengan lekuasaan mereka.

Meskipun boleh, menurutnya, apakah masyarakat menerima atau tidak. Mendapat dukungan partai lainya atau tidak. Jangan sampai terkesan presiden-wapres hanya milik Gerindra saja. Nanti akan dicap, Prabowo hanya memikirkan kekeuasaan kelompoknya.

“Politik memang untuk mencari kekuasaan. Tetapi pertimbangkan etikanya. Indonesia dasarnya Pancasila, etika politik juga harus dipakai,” tambahnya. Untuk wapres dari keterwakilan daerah, Prof Lita setuju saja. Tetapi harus dipastikan, orang daerah yang paham masalah seluruh daerah di indonesia.

Prof Lita sependapat jika saat ini banyak muncul masalah daerah yang kurang harmonis dengan pusat. Misal soal konflik lahan, soal trasfer dana daerah yang makin berkurang. Ditambah lagi model presiden yang sentralistik.

“Jadi desentralisasi itu kelihatannya enggak jalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kan semua terpusat. Jadi kayaknya kalau saya mengatakan itu resentralisasi. Kok jadi balik lagi semua di pusat gitu loh,” keluhnya.

Maka, seharusnya Prabowo betul-betul mempertimbangkan wapres yang mengetahui situasi kebutuhan daerah. Wapres yang dekat dekat dengan masyarakat daerah. “Jadi kalau bisa, wapres baru harus dipilih berdasarkan etika politik, yang kedua yang paham bagaimana mengatasi persoalan daerah, siapapun orangnya,” sebutnya.(*)



TERKINI

Rekomendasi

...