Netizen Geram, MK Kabulkan Gugatan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Harus Dihilangkan Sebelum 2029

KABULKAN: Gedung MK di Jakarta

JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan ambang batas parliamentary threshold 4 persen, supaya dihilangkan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang geram, ada yang pro.

Keputusan itu dianggap hanya melayani kepentingan partai kecil untuk lolos parlemen. Padahal seharusnya, kata warga, justeru ambang batas dinaikkan menjadi 10 persen supaya tidak kebanyakan partai.

Asal tahu, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional yang diatur UU 7 tahun 2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. MK memerintahkan agar ambang batas parlemen tersebut diubah sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.
Hal ini disampaikan MK dalam putusan perkara 116/PUU-XXI/2023, yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sidang diketahui dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Meski begitu, dalam pertimbangannya, MK menyatakan ketentuan Pasal 414 ayat (1) dalam UU 7/2017, yang mengatur ambang batas parlemen 4 persen masih konstitusional untuk diberlakukan pada hasil Pemilu 2024. Namun, ambang batas parlemen ini tidak bisa lagi berlaku pada Pemilu 2029.
“Sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitusional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen,” ujar MK dalam pertimbangan putusannya, seperti dilihat, Kamis (29/2/2024).

Untuk diketahui dalam permohonan yang diajukan, Perludem mempermasalahkan penetapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional sebagai dasar menentukan perolehan kursi parlemen. Perludem menilai ketentuan ambang batas telah menyebabakan hilangnya suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.

MK menyebut ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ujar MK.

Berikut respon masyarakat atas putusan MK, dari tangkapan layar berita Detik. Com:

ERVAN. W52:
Yang mengajukan Perludem, yang di salahkan Jokowi. Manusia kalau udh benci akan selalu benci maaf itu hanya omong kosong dalam dunia nyata.

M.Obe1:
Malah SEHARUSnya MINIMAL 10% ambang batas Parlemen supaya parTAI gurem langsung dibuang ajah kelaut !!! Memperbanyak parTAI malah jadi sampah negosiasi mulu dan cuma memecah mecah warga !!! maupun menghabiskan anggaran bantuan parTAI dari pemerentah !!! Wakanda wakanda cuma dikuasai ama para parTAI.

ANTON BANDERAS1:
semua kontitusi dilabrak pak lurah yang haus kekuasaan…. gile bener….

Elka Kael:
Mk trus terabatas batas kewenangan tetanggq mulu…gantian tetangga terabas jga MK biar Tau diri Dan bisa bijak bertindak ga liar spt belakangan..

Muhammad Surya Pradipta:
Saya bukan pendukung psi atau partai2 tsb, tapi menurut saya memang treshold sangatlah tidak adil krn partai2 besar bukankah dulunya juga partai kecil yang dirintis? Jika kekuatan baru dan inovasi tidak didukung bagaimana negara ini mau maju?

Elka Kael:
Demi parte ponakan paman masuk parlemen?? Ubah kan, ubaha saja. Tpi naikkan ambang batasnya ke 7pcnt sekalian, biar parlemen kuat lor…

David:
rasanya kalau harus semua partai yang punya suara, walau 1 persen harus masuk dpr, malah banyak masalah, banyak fraksi2 kecil yang ga guna juga jadinya. lebih baik naik lagi dari 4 persen ke sekitar 8-10 persen. pusing juga terlalu banyak partai. partai baru juga ga ada jaminan bersih, bebas kepentingan dst. sama sajalah. satu hal, patut diapresiasi putusan mk nya berlaku buat pemilu depan, ga langsung dikejar buat pemilu ini. ga kaya yang kasus gibran, itu benar2 pengecualian. keputusan hukum berlaku tiba2 sangat rawan disalah gunakan, walau maksudnya mungkin baik, mempermudah anak muda buat maju. terbukti kemarin disalahgunakan, walau sesuai koridor hukum, tapi jauh banget dari etika hukum.

Parasian Tobing:
Maksud MK bebas aja semua x tanpa ada pembatasan… penting ada alasan kuat melakukannya. Mau mencuri gpp yg penting utk makan, mau membunuh gpp yg penting krn membela diri, mau hamili org gpp yg penting suka sama suka, mau korupsi gpp yg penting bagi jgn makan sendiri. Mau melakukan apapun yg melanggar etika dan norma gpp yg penting ada yg dukung…Sekarang enak tinggal di indo mau di buat serba bebas.. Skrg ini kita di ajari dgn mata telanjang dengan semua yg terjadi… Bebas….Bebas….Bebas….

Tino Tanabe:
Cawe-cawe lagi setelah partai sontoloyo nya gak lolos kah? Awokwowkwok.

(*)