OJK Terima 1.207 Aduan Masalah Lembaga Keuangan

GATHERING : Pelatihan dan Gathering Wartawan, OJK KR 3 Jawa Tengah dan DIY, di Bandung Jumat (22/2).
GATHERING : Pelatihan dan Gathering Wartawan, OJK KR 3 Jawa Tengah dan DIY, di Bandung Jumat (22/2).

JATENGPOS.CO.ID, BANDUNG – Sepanjang tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatata sebanyak 1.207 aduan dari masyarakat terkait lembaga keuangan, baik bank umum maupun penyedia jasa keuangan lainnya di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Dedy Patria menjelaskan, dari jumlah tersebut sekitar 56 persen merupakan pengaduan yang berasal dari sektor Bank Umum.

“Masih didominasi Bank Umum. Sedangkan sisanya, yakni 15 persen berasal dari sektor Bank Perkreditan Rakyat (BPR),” jelasnya usai menjadi pembicara dalam Pelatihan dan Gathering Wartawan, OJK KR 3 Jawa Tengah dan DIY, di Bandung Jumat (22/2).

Lebih lanjut ia merinci, dari sektor perbankan jumlah tepatnya mencapai 868 aduan, pembiayaan 159 aduan, sektor asuransi 120 aduan, dan jumlah aduan lain-lain sebanyak 60 aduan. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah aduan mengalami peningkatan. Sayangnya berdasarkan Peraturan OJK, aduan berupa sengketa antara nasabah dengan lembaga jasa keuangan (LJK) dibatasi limit aset yang diklaim.

“Untuk perbankan, maksimal aset Rp 750 juta sedangkan asuransi maksimal Rp 500 juta. Namun setahu kami dari 1.207 tersebut sudah tertangani semua,” tutupnya.

Ditambahkan Direktur Edukasi dan Literasi OJK Pusat, Horan MV Tarihoran. Penanganan aduan merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen perbankan yang dilakukan pihaknya. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013.

“Prinsip perlindungan konsumen antara lain, transparasi, perlakukan yang adil, keandalan, perlindungan data konsumen, penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen,” tambahnya. (jay/bis/mar)