JATENGPOS.CO.ID. BOGOR- Pembebanan biaya transaksi kartu debit di “electronic data capture” (EDC) dari sejumlah bank di Indonesia dinilai meresahkan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Ombudsman RI usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis (7/12/2017).
“Karena sebelumnya transaksi menggunakan kartu debit ini tidak dikenakan biaya. Sekarang dipungut biaya, walaupun biaya itu dibebankan kepada pengusaha. Ujung-ujungnya nanti pengusaha pun akan membebankan kepada konsumen walaupun tidak kelihatan,” kata anggota Ombudsman RI Alvin Lie.
Menurut Alvin, hal tersebut berpotensi menghambat program pemerintah dalam mewujudkan transaksi tanpa uang tunai di Tanah Air.
Dia juga menyayangkan pengambilan biaya pengisian ulang kartu uang elektronik.
Alvin menyampaikan sejumlah negara lain telah menghapuskan pengambilan biaya saat konsumen menggunakan kartu debit melalui electronic data capture (EDC).
Ombudsman RI akan mempelajari peraturan perbankan dalam pengutipan biaya di EDC bank yang sama.
Selain itu Ombudsman akan membahas hal tersebut dengan konsumen dan pengusaha serta Bank Indonesia.
Sebelumnya, BCA mengenakan pungutan dalam penggunaan kartu debit di mesin EDC BCA maupun non-BCA sesuai dengan peraturan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Alvin mempermasalahkan biaya tersebut semakin bernilai besar dan dikhawatirkan membebankan konsumen.
Menurut Alvin teknologi yang diberlakukan sebagai sistem tersebut bukannya membuat kehidupan lebih baik, mudah, dan lebih murah namun justru menjadikan kehidupan lebih mahal dan lebih sulit. (ant/muz)
