Beranda Semarang Pada taraf Implementasi, Pancasila Boleh Dikritisi

Pada taraf Implementasi, Pancasila Boleh Dikritisi

296
Anggota MPR RI asal Kabupaten Semarang, Agus Hermanto .

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Anggota MPR RI asal Kabupaten Semarang, Agus Hermanto kembali menggelar aosialisasi Wawasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Semarang, Rabu (13/12). Pada kegiatan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat  dan  kader-kader dari Partai Demokrat Jawa Tengah ini, Agus Hermanto menyampaikan pentingnya memahami Pancasila.

Sehingga tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, mengedepankan pengambilan keputusan bijaksana melalui musyawarah untuk mufakat, mempertahankan persatuan dan keutuhan Indonesia berdasarkan nilai kemanusiaan, menjadi bangsa yang beradab dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan saling menghargai dan memiliki toleransi dalam sendi kehidupan.

“Bangsa yang tetap memegang teguh keimanan dan ke-Tuhan-an tanpa membedakan agama, hidup berdampingan walaupun memiliki perbedaan keyakinan,” kata Agus. Ide pokok dari demokrasi adalah pandangan hidup sebagaimana tercermin pada perlunya partisipasi warga untuk membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama.

Demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip pertama dan paling utama, yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam satu bentuk aturan sosial politik. Sesungguhnya demokrasi merupakan suatu bentuk kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Agus Hermanto berpendapat wajib hukumnya bagi Pancasilais sejati untuk mengkritisi Pancasila pada tataran implementasinya. Perlu mengintropeksi diri, merefleksikan kembali apa makna Pancasila bagi diri kita sendiri, orang lain dan bangsa ini.

Konsep kebangsaan dalam kehidupan bernegara merupakan penjabaran bagi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta didukung oleh keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

“Untuk itu setiap insan Indonesia perlu untuk memahami konsep-konsep bernegara tersebut sehingga kehidupan bernegara dapat mencapai cita-citanya sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ungkapnya.  (dni/biz/sgt)