JATENGPOS.CO.ID, Purwokerto – Calon presiden dan wakil presiden yang maju pada Pemilu Serentak 2019 bersama timnya hendaknya mampu menggali dan mengidentifikasi akar masalah pangan, kata pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto.
“Sejauh ini, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia sering ditempuh dengan tiga kebijakan utama, yakni peningkatan produksi, menjaga harga pangan yang stabil dan murah, serta kebijakan impor,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu. Dalam hal ini, kata dia, berbagai macam cara ditempuh untuk meningkatkan produksi pangan, kemudian harga pangan khususnya beras juga diatur agar selalu murah dan terjangkau oleh lapisan rakyat paling bawah. Ia mengatakan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) adalah regulasi yang mengatur agar harga gabah maupun beras stabil dan terjangkau. “Setiap tahun kita tetap selalu impor pangan, termasuk beras untuk menjaga stabilitas harga tetap terjangkau oleh masyarakat, dan juga menjaga inflasi,” katanya.
Akan tetapi, kata dia, fakta menunjukkan bahwa kebijakan pangan tersebut belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan petani. Menurut dia, hal itu ditunjukkan oleh kelompok masyarakat miskin di Indonesia masih didominasi oleh petani. “Profesi petani masih menjadi tempat berkumpulnya aspek kemiskinan seperti pendidikan rendah, usia sudah uzur, pengetahuan dan keterampilan rendah, nilai tukar rendah, kepemilikan lahan yang sempit, dan fluktuasi harga,” katanya. Totok mengatakan fakta juga menunjukkan saat ini harga produk pertanian seperti cabai, bawang merah kentang, dan buah naga sangat rendah di sentra sentra produksi. “Padahal sepanjang sejarah peradaban manusia, petani adalah kelompok masyarakat yang menyediakan pangan bagi seluruh rakyatnya,” kata Guru Besar Fakultas Pertanian Unsoed itu. Oleh karena itu, kata dia, capres dan cawapres bersama timnya hendaknya mampu menggali dan mengidentifikasi akar masalah pangan tersebut. “Bukan hanya akar masalah yang berkaitan dengan produksi dan harga yang terjangkau. Tetapi akar masalah yg berhubungan dengan hak petani untuk menikmati kesejahteraan,” katanya. Selain itu, kata dia, kandidat hendaknya mampu merumuskan kebijakan yang komprehensif, integral, holistik, dan dijabarkan dalam strategi serta program yang jelas, realistis dan terukur. “Siapa yang akan melakukan atau melaksanakan program tersebut, bagaimana caranya, dan kapan dilaksanakan,” katanya.
Ia mengharapkan dalam debat putaran kedua yang akan digelar pada tanggal 17 Februari 2019, para calon presiden tidak lagi mengobral janji namun juga obral program-program yang jelas, realistis, dan terukur dalam memecahkan akar masalah pangan.
Menurut dia, rakyat sekarang sudah lebih cerdas dalam menilai mana janji yang benar dan mana janji yang tidak benar. “Ada baiknya capres dan cawapres banyak menggunakan kata ‘Insya Allah’, karena janji hanya akan bisa direalisasikan apabila ada izin dari Allah,” katanya.
Debat putaran kedua yang akan digelar pada 17 Februari 2019 mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat kedua ini hanya diikuti calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. (udi/fid)
