Beranda Jateng Pantura Timur Panwaslu Demak Tebar Ancaman

Panwaslu Demak Tebar Ancaman

272
Panitia Pengawas Pemilu Demak akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran pemilu. FOTO : ADHI PRAMANTO/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID, DEMAK – Mendekati pemilihan gubernur, Panwaslu Kabupaten Demak, terus melakukan sosialisasi. Utamanya untuk antisipasi kecurangan dan pelanggaran yang diperkirakan akan marak terjadi sesuai tahapan-tahapan pemilihan.

Demikian diungkapkan Ketua Panwas Demak,  Khoirul Saleh,  seusai acara rapat koordinasi dengan stakeholder pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng tahun 2018, di Hotel Amantis Demak,  Kamis (16/11).

Dijelaskan oleh Khoirul, sedikitnya akan ada lima titik rawan terjadinya pelanggaran Pilgub Jateng mendatang. Kelima titik rawan itu diantaranya,  pada saat pemutakhiran data pemilih,  pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur,  masa kampanye,  pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara.

“Hampir semua tahapan Pilgub kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran,  akan tetapi yang paling rawan kecurangan lima titik itu tadi. Untuk itu, kami mengharapkan seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama membantu melakukan pengawasan mulai dari tahapan awal hingga rekapitulasi suara untuk Pilgub Jateng yang bermartabat,” tegas Khoirul.

“Tujuan pengawasan itu untuk memastikan Pilgub Jateng berlangsung luber,  jurdil dan berkualitas. Menegakan integritas,  kredibilitas penyelenggara. Transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas pemilu. Endingnya adalah,  mewujudkan pemilu yang demokratis,” jelasnya.

Panwaslu akan melakukan pengawasan dalam dua bentuk, yakni preventif dan represif.  Untuk tindakan preventif dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan KPU Demak,  tim sukses, kepolisian dan kejaksaan apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Untuk upaya preventifnya (pencegahan),  dilakukan dengan sosialisasi undang-undang, regulasi tentang pemilu ke masyarakat,  stakeholder, calon peserta pemilihan dan tim sukses. Sedangkan tindakan  represif (penindakan), akan dilakukan jika di lapangan terjadi pelanggaran berat, seperti politik uang atau money politik, pemalsuan dokumen dan memanipulasi data suara.

“Kami juga tidak segan-segan membawanya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  apabila terjadi pelanggaran kode etik. Karena kami bekerja berdasar undang-undang,” pungkasnya. (adi/sgt/mg8)