Pasien Keluhkan Stok Obat BPJS, Kemenkes Diminta Awasi Ketersediaan Obat

H Imam Suroso (kanan) di sela rehat rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kemenkes dan BPJS. FOTO:IST/ABDUL MUIZ/JATENGPOS

JATENGPOS.CO.ID. SEMARANG- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak diberlakukan tahun 2014 lalu sampai sekarang masih mengalami sejumlah kendala. Selain pelayanan pasien BPJS di sejumlah rumah sakit dikeluhkan masih kurang maksimal, masih pula terkendala stok obat-obatan BPJS terbatas.

Masalah tersebut menjadi bahan evaluasi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan, Senin (29/3) lalu. Komisi IX meminta agar Kementerian Kesehatan RI melaksanakan semua materi rekomendasi Panja Peredaran Obat dan Vaksin Komisi IX DPR RI yang telah dibuat.

Anggota Komisi IX DPR/MPR RI H Imam Suroso, SH, S.Sos, MM mengatakan banyak keluhan dari masyarakat terkait stok obat-obatan tanggungan BPJS di rumah sakit yang terbatas. Padahal pasien membutuhkan untuk kesembuhannya, sedangkan kalau membeli obat di luar tanggungan BPJS harganya mahal.

“Kita melihat kondisi ini terjadi bukan karena obat-obatan tersebut di luar tanggungan BPJS, namun seringkali obat-obatan yang dibutuhkan pasien BPJS tidak tersedia karena stok habis. Ini yang kita (Komisi IX DPR, red) kemukakan untuk evaluasi Kemenkes dan BPJS,” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah ini saat dihubungi Jateng Pos dari Semarang, Selasa (3/4) siang

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini Kemenkes harus menjamin stok obatan-obatan BPJS secara kontinyu. Jangan sampai kejadian rumah sakit sering kehabisan stok. Seperti bulan ini stok tercukupi tapi belum tentu bulan depan stok tersebut masih ada.

“Kita miris kalau sampai obat-obatan yang dibutuhkan pasien BPJS sampai dikurangi jumlahnya. Seperti tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam resep. Misalkan, pasien mendapat setengah saja, padahal ia membutuhkan untuk perawatan selama lima hari bahkan lebih,” papar anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah meliputi; Pati, Grobogan, Blora, dan Rembang ini.

Imam Suroso mengingatkan agar Kemenkes memperhatikan kinerja rumah sakit mitra BPJS agar tertib administrasi dalam hal pemesanan obat-obatan BPJS. Jika tertib administrasi maka suplai obat-obatan dapat berjalan lancar.

“Penyebab kelangkaan stok obat memang banyak, ada karena pendistribusian yang tidak lancar, juga jadwal pemesanan yang tidak tertib. Bahkan, ada pula yang disebabkan pihak rumah sakit terlambat melalukan pembayaran obat. Keadaan ini harus dibenahi, Kemenkes harus berani tegas,” tegasnya.

Imam Suroso menyebutkan pengadaan obat bagi pasien BPJS sudah diatur dalam formularium nasional (Fornas) meski tidak semua obat masuk daftar. Proses pengadaan melalui lelang juga harus dilakukan secara transparan dan benar sehingga memberi kepastian ketersediaan obat.

Sementara itu, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR yang dihadiri Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (29/3), membahas Penjelasan tentang rencana kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan, dan penjelasan secara detail perkembangan mengenai Program Nusantara Sehat yang telah diluncurkan. (muz/biz)