29 C
Semarang
Jumat, 15 Agustus 2025

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Bakal Demo di KPK

JATENGPOS. CO. ID, PATI-Pasca demo besar-besaran pelengseran bupati Pati di Alun-alun Pati Rabo 13 Agustus, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dikabarkan akan menggelar aksi serupa, di komplek gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dalam waktu dekat, 20 dan 25 Agustus mendatang.

Hanya saja, Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono menyebut jika itu bukan dari pihaknya. Diakui, kabar itu telah banyak beredar di sejumlah media sosial seperti tiktok dan whatsapp.

‘’Itu bukan dari aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kalau ada kelompok masyarakat yang mau demo ya silahkan,’’ ungkapnya saat dihubungi, Jumat (15/8).

Pria yang akrab disapa Bothok itu menyebutkan, pihaknya saat ini tengah menunggu proses hak angket di DPRD Kabupaten Pati. Disisi lain, pasca Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025, kelompoknya bakal menggelar aksi penggalangan dana di depan Pendopo Kabupaten Pati.

Baca juga:  Kantor DPRD Jepara Gelar Tes Usap, Hasilnya 16 Orang Positif

‘’Kami akan lakukan penggalangan dana seperti kemarin untuk aksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),’’ ujar dia.

Menurutnya, dalam aksi di KPK, akan membawa tuntutan dan dorongan agar dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Sudewo yang kini menjabat Bupati Pati, segera dituntaskan. Namun untuk waktu aksi masih dalam pembahasan.

‘’Kapan aksinya masih dibahas sama temen-temen, dan akan meminta petunjuk para orang tua. Kami akan melibatkan para tokoh masyarakat,’’ tuturnya.

Sementara itu, hingga saat ini sidang pansus di jeda sementara lantaran ada sidang paripurna kenegaraan. Sebelumnya, Ketua pansus, Teguh Bandang Waluyo menyebut akan di jeda hingga 19 Agustus mendatang.

‘’Setelah itu akan segera kami tuntaskan,’’ tegasnya.

Baca juga:  Masuk Terminal Induk Jati Kudus, Penumpang Luar Daerah Wajib Dites Rapid Antigen

Dalam pansus, lanjutnya, akan membahas terkait dugaan kewenangan atau keputusan dari Bupati Pati, Sudewo, yang dinilai kurang baik. Seperti halnya kebijakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

‘’Saat ini kami akan mencari data fakta terlebih dahulu. Melanggar atau tidak, belum wewenang kesana,’’ pungkasnya. (han/jan)


TERKINI

Rekomendasi

Lainnya