JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan pembangunan merata, meskipun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 tercatat defisit.
Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Pemkab Kudus, total pendapatan daerah Kudus tahun ini mencapai Rp2,420 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,629 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih atau defisit anggaran senilai Rp208,7 miliar.
Dari total pendapatan daerah tersebut, pendapatan terbesar masih disumbang dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,637 triliun, dan pendapatan asli daerah (PAD) turut menopang sebesar Rp692 miliar.
Belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp2,629 triliun diarahkan untuk mendukung beragam kebutuhan masyarakat. Dari total belanja tersebut, sekitar Rp1,935 triliun dialokasikan untuk belanja operasi. Meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta alokasi hibah dan bantuan sosial.
Pemkab Kudus juga menyiapkan Rp366,4 miliar untuk belanja modal. Dana ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung, peralatan, serta perbaikan jalan, jaringan, dan irigasi.
Selain itu, belanja transfer mencapai Rp319,6 miliar dan belanja tidak terduga senilai Rp6,7 miliar.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menegaskan, transparansi dalam penyajian data APBD Kabupaten Kudus, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada publik. Meskipun angka defisit terlihat besar, tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk tetap bergerak maju.
‘’Dengan mekanisme pembiayaan yang diatur dalam regulasi, Pemkab Kudus optimistis mampu menutup selisih anggaran tersebut tanpa mengorbankan program-program prioritas,’’ kata dia.
Menurutnya, defisit ini bukan berarti Pemkab Kduus berhenti membangun. Sebaliknya, melalui APBD Perubahan, dapat dipastikan pembangunan berjalan lebih terarah dan merata.
‘’Pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pelayanan dasar hingga pembangunan infrastruktur,’’ imbuhnya.
Masih kata Sam’ani, fokus utama Pemkab Kudus saat ini bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Setiap program yang dijalankan harus memberi manfaat nyata bagi warga Kudus, baik di perkotaan maupun di pelosok desa.
‘’Kami ingin APBD Perubahan 2025 menjadi instrumen yang benar-benar dirasakan masyarakat. Semangat kami adalah, menjaga agar pelayanan tetap optimal, infrastruktur terus dibangun, dan Kudus bisa semakin maju serta sejahtera,’’ pungkasnya. (han/rit)
