JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan mengarahkan Pemkab Kudus agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, diprioritaskan untuk pelayanan publik. Menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan pemangkasan anggarna hingga 33,20 persen atau sebesar Rp538 miliar.
‘’Pembahasan RPABD 2026 ini harus menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat karena penyesuaian anggarannya sangat banyak sekali,’’ ungkap Masan.
Lanjut Masan, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kudus, nantinya pun akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemkab Kudus yang ada. Dengan demikian, anggaran yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), nantinya pun lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan publik.
‘’Misalnya, anggaran yang kami prioritaskan nanti untuk pembangunan jalan, LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum), dan pemeliharaan pasar tradisional,’’ kata politisi PDI Perjuangan itu.
Masih kata Masan, dalam rangka optimalisasi pelayanan publik, anggaran untuk kegiatan rutin pun akan dipangkas sekitar 50 persen. Seperti halnya makan dan minum dalam setiap rapat, anggaran rapat hingga belanja alat tulis kantor (ATK).
‘’Jadi saat ini memang harus berfikir keras untuk pengelolaan anggaran tersebut,’’ jelasnya.
Disinggung Tambahan Penghasilan Pegawai (ASN) tahun depan, Masan menuturkan, berdasarkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabuapten Kudus, sementara diputuskan juga akan dilakukan pemotongan sekitar 10 persen dari TPP yang diterima tahun ini.
‘’Jadi dalam rapat berkembangnya seperti apa, tentunya masih dinamis karena untuk memenuhi kebutuhan prioritas,’’ imbuhnya.
Sedang terkait realisasi visi misi Bupati-Wakil Bupati Kudus, Masan mengatakan, jika nantinya tidak bisa mewujudkan keseluruhan, tetapi jika berkaitan dengan pelayanan publik tetap direalisasikan secara maksimal.
Termasuk anggaran pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kudus, pun diarahkan untuk mendukung visi misi Bupati-Wabup Kudus. Menyusul dalam satu pembangunan daerah, ada aturan yang harus dijalankan.
‘’Acuannya nanti pada RPJMD yang telah disepakati Bupati dan DPRD,’’ pungkasnya. (han/rit)
