JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Jatah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi Pemkab Kudus Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan. Dari tahun anggaran 2025 sebesar Rp283,7 miliar, tahun ini hanya dikucuri Rp143,2 miliar. Kondisi tersebut pun berdampak pada kegiatan yang akan dilaksanakan, baik fisik maupun non fisik.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kudus, Dwi Agung Hartono mengungkapkan, pagu anggaran tersebut untuk membiayai 28 kegiatan pada bidang kesejahteraa masyarakat (Kesmas), penegakan hukum, kesehatan hingga kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
‘’Alokasi DBHCHT tahun ini, nantinya akan dikucurkan kepada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Kudus,’’ ungkap Agung, saat dikonfirmasi, Minggu (18/1) siang.
Agung merincikan, dari total DBHCHT Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp143,2 miliar ini, untuk Dinas Pertanian sebesar Rp500 juta, Dinas Tenaga Kerja Perinkop UKM sebesar Rp3,7 miliar, Dinas PUPR Rp29.4 miliar, Dinas Perhubungan Rp1,8 miliar dan Dinas Sosial P3AP2KB Kudus sebesar Rp 35,5 miliar.
‘’Selanjutnya untuk Dinas Kominfo Rp 140 juta, Satpo PP Rp365 juta, Dinas Kesehatan Rp63,4 miliar dan Bagian Perekonomian Rp 200 juta,’’ paparnya.
Sementara itu, Agung menyebutkan realisasi DBHCHT Tahun Anggaran 2025 sebelum di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 268,2 miliar dari alokasi sebesar Rp283,7 miliar. Dengan demikian, masih menyisakan anggaran sebesar Rp15,4 miliar, dari pengelolaan anggaran pada 9 SKPD.
Dirincikan, realisasi penggunaan DBHCHT Semester II 2025, pada Dinas Tenaga Kerja Perinkop UKM Kudus sebesar Rp4,0 miliar dari alokasi Rp 4,28 miliar, Dinas PUPR Rp 74,7 miliar dari Rp 76,2 miliar, Dinas Perhubungan Rp 4,8 miliar dari Rp 5,1 miliar, Dinas Sosial P3AP2KB Rp 61 miliar dari Rp 63,3, miliar dan Satpol PP Rp 511 juta dari Rp 778,5 juta.
‘’Sedangkan Dinas Kominfo Rp 415 juta dari Rp425 juta, Dinas Kesehatan Rp 59 miliar dari Rp 67,2 miliar, RSUD dr Loekmono Hadi Rp 62,8 miliar dari Rp 65,926 miliar dan Bagian Perekonomian Rp246 juta dari alokasi Rp300 juta,’’ paparnya.
Menanggapi adanya penurunan alokasi DBHCHT tahun ini, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, memastikan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluargaa atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Cukai tahun ini tetap dicairkan. Hanya saja untuk alokasinya turun dan jumlah penerima manfaat pun mengalami penurunan.
‘’Tahun ini tetap ada pencairan BLT Cukai untuk buruh rokok di Kudus. Tetapi jumlah penerima dan nilai bantuan turun menjadi dua kali pencairan atau senilai Rp600 ribu karena alokasi anggaran juga mengalami penurunan,’’ pungkasnya. (han/rit)