JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus mempercepat program normalisasi sungai sebagai langkah strategis untuk menekan risiko bencana banjir. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ancaman cuaca ekstrem yang membayangi wilayah Jawa Tengah pada awal tahun 2026.
Upaya mitigasi ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sekretaris BPBD Kudus, Syarif Hidayah, menjelaskan bahwa kerja sama lintas sektoral ini telah terjalin sejak 2023 dan kini terus diperkuat. Dalam pembagian tugasnya, Dinas PUPR bertanggung jawab menangani wilayah utara hingga Sungai Jawa Sabu.
“Kemudian BBWS menangani kawasan selatan dengan dukungan teknis utama dari pihak balai. Dan kami (BPBD) berperan sebagai fasilitator koordinasi lapangan, guna memastikan pekerjaan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Syarif, baru-baru ini.
Sambungnya, di bawah kepemimpinan Bupati Sam’ani Intakoris, intensitas normalisasi ditingkatkan dengan fokus utama pada Sungai Juwana, Drainase Utama (JU 1), serta anak-anak sungainya. Skema pengerjaan meliputi pelebaran dan lendalaman, Untuk meningkatkan kapasitas tampung debit air.
Selanjutnya lelurusan Alur Sungai yang bertujuan mempercepat aliran air menuju muara laut. Secara geografis, kata Syarif, Kudus berada di dataran rendah yang diapit oleh Pegunungan Muria dan wilayah Pati. Kondisi ini menyebabkan air hujan mudah tertahan (run-off lambat), terutama saat terjadi fenomena pasang air laut.
“Oleh karena itu, penanganan tidak hanya menyasar sungai utama, tetapi juga saluran-saluran sekunder yang bermuara ke alur besar,” tegasnya.
Sambung Syarif, selain sebagai pengendali banjir, normalisasi ini diharapkan memberikan manfaat cadangan air saat musim kemarau melalui optimalisasi sistem gravitasi dan pompa. Untuk meningkatkan akurasi pengerjaan, BPBD dan BBWS, kini memanfaatkan teknologi drone serta data real-time untuk mempercepat proses pengambilan keputusan strategis di lapangan.
Ke depan, diharapkan masyarakat Kudus turut aktif menjaga kebersihan sungai dan tidak mendirikan bangunan liar di bantaran. Ia juga menyoroti keberadaan rumpun bambu di tepi sungai yang kerap hanyut saat debit air tinggi, yang berpotensi menyumbat aliran dan merusak konstruksi jembatan.
“Langkah antisipatif Pemkab Kudus ini sejalan dengan status kewaspadaan di tingkat provinsi.
Pemprov Jawa Tengah mencatat sebanyak 45 kejadian bencana sepanjang periode 1–25 Januari 2026, yang mengakibatkan tujuh korban jiwa serta ribuan warga mengungsi. BMKG pun telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat yang diprediksi bertahan hingga awal Februari,” pungkasnya. (han/rit)
