JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Masan, memberikan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus. Utamanya yang memiliki pekerjaan fisik, agar segera dieksekusi dan tidak ditunda-tunda hingga mendekati akhir tahun anggaran.
Masan mengingatkan bahwa kebiasaan menumpuk pekerjaan di akhir tahun selalu membawa dampak buruk. Selain waktu pengerjaan yang menjadi sangat mepet, proses pengerjaan biasanya akan berbenturan dengan datangnya musim penghujan.
‘’Kalau pekerjaan sudah jatuh di musim hujan dan mepet akhir tahun, pasti pekerjaannya kan oya-oya (terburu-buru, red). Ketika oya-oyaan, itu pasti berdampak langsung pada kualitas,’’ ujar Masan, saat ditemui di Gedung DPRD Kudus, Selasa (8/9).
Ia menegaskan, buruknya kualitas infrastruktur akibat pengerjaan yang tergesa-gesa pada akhirnya hanya akan merugikan publik,’’Ketika kualitasnya tidak bagus, yang menjadi repot dan menjadi korban ya masyarakat lagi,’’ imbuhnya.
Selain masalah infrastruktur, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus. Masan meminta dinas terkait bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat sekolah dasar.
Menurutnya, sekolah negeri milik pemerintah saat ini mulai kehilangan daya tarik dan tertinggal dari sekolah swasta. Fenomena ini diperparah dengan munculnya kabar adanya SD negeri yang hanya mendapatkan satu orang siswa baru pada tahun ajaran ini.
‘’Pendidikan itu semakin banyak pesaing. Kalau tidak terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas, nanti akan ketinggalan. Dan tanda-tanda itu sudah ada di SD-SD negeri milik pemerintah,’’ ujar Masan.
Ia juga mengkritisi fenomena bergesernya minat masyarakat yang kini lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga swasta, meskipun harus membayar mahal, ketimbang sekolah negeri yang notabene gratis.
‘’Sekarang fenomenanya masuk ke sekolah swasta lebih banyak, padahal sekolah swasta itu bayar. Nah, ini sebetulnya masyarakat itu senang bayar atau senang gratis? Ini yang tentunya harus menjadi evaluasi mendalam bagi dunia pendidikan kita,’’ pungkasnya. (han/rit)
